Wikimedia Jangan Main-main sama Indonesia
Ia menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah tepat mengambil langkah tersebut karena kewajiban pendaftaran PSE tidak hanya isu administratif semata tapi juga menyangkut kesetaraan regulasi.
"Langkah tegas pemerintah dapat dipandang sebagai bentuk afirmasi kedaulatan digital Indonesia di tengah dominasi platform global. Selama ini, banyak entitas digital lintas negara beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran hukum yang jelas, sehingga menciptakan asimetri antara otoritas negara dan penyedia layanan," katanya di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Menurut Pratama, ketika negara menegaskan kewajiban pendaftaran PSE, pesan yang disampaikan adalah bahwa setiap entitas yang beroperasi dan memanfaatkan pasar digital Indonesia harus tunduk pada hukum nasional.
"Dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat dinilai tepat sebagai upaya menegakkan yurisdiksi digital," ungkap dia. Ketika negara menegaskan kewajiban pendaftaran PSE, pesan yang disampaikan adalah bahwa setiap entitas yang beroperasi dan memanfaatkan pasar digital Indonesia harus tunduk pada hukum nasional.
Dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat dinilai tepat sebagai upaya menegakkan yurisdiksi digital. Namun demikian, pendekatan yang terlalu represif tanpa komunikasi strategis juga berpotensi memunculkan persepsi negatif, khususnya dari komunitas global yang memandang platform seperti Wikipedia sebagai entitas nirlaba berbasis pengetahuan terbuka.
Pratama lebih lanjut mengatakan pendekatan serupa untuk melakukan tata kelola platform digital lewat kewajiban registrasi tidak hanya dilakukan Indonesia saja karena sudah banyak negara lain yang mengambil langkah serupa.
Misalnya seperti India, melalui Regulasi Teknologi Informasi, para platform digital yang beroperasi harus menunjuk perwakilan lokal dan mematuhi mekanisme penghapusan konten tertentu.
Raksasa digital seperti Twitter (sekarang X) dan Meta bahkan menghadapi tekanan serius termasuk ancaman sanksi dan pembatasan layanan ketika aturan ini tidak diikuti di India. Contoh lainnya ada Rusia, negara tersebut tidak hanya mewajibkan registrasi, tetapi juga menerapkan kontrol ketat terhadap data dan konten.
Beberapa platform global seperti LinkedIn bahkan telah diblokir karena tidak memenuhi persyaratan penyimpanan data lokal. Platform besar tersebut dinyatakan melanggar hukum karena tidak menyimpan data warga Rusia di dalam wilayah yurisdiksi negara.
"Kebijakan ini menunjukkan bahwa isu kedaulatan digital sering kali dikaitkan langsung dengan kontrol terhadap infrastruktur dan arus data," kata Pratama. Maka dari itu, ketika Indonesia melakukan langkah serupa maka hal tersebut dinilai tepat sebagai langkah menjaga kedaulatan digital nasional.
Pratama menyebutkan potensi pemblokiran terhadap platform yang belum terdaftar dapat dipahami sebagai langkah preventif dalam kerangka perlindungan masyarakat.
Hal itu dikarenakan dalam praktik keamanan siber, ketiadaan entitas penanggung jawab hukum akan menyulitkan proses penegakan hukum ketika terjadi insiden seperti penyalahgunaan data, penyebaran konten ilegal, atau pelanggaran privasi.
Dengan adanya kewajiban PSE melakukan registrasi, negara memiliki titik kontak yang jelas untuk koordinasi, audit, maupun penindakan. Di samping itu, Praktisi Keamanan Siber itu menilai seharusnya bagi platform sebesar Wikimedia Foundation ketentuan pendaftaran PSE tidaklah sulit maka dari itu harusnya dapat dipatuhi dengan mudah.
"Secara teknis proses ini hanya membutuhkan penyediaan informasi terkait identitas badan hukum, sistem operasional, serta komitmen terhadap kepatuhan regulasi di Indonesia," jelas Pratama.
Sebelumnya, Kemkomdigi mengultimatum Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.
Bukan tanpa alasan Kemkomdigi memberikan ultimatum tersebut. Hal itu dikarenakan sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memberikan waktu perpanjangan atas permintaan Wikimedia sejak tahun lalu.
Jika Wikimedia tidak juga mendaftar PSE sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Kemkomdigi akan memblokir layanan Wikimedia, termasuk ekosistem ensiklopedia online Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons (Ant)
