Indonesia Kebut Swasembada Aspal, Ironi Asbuton Produksi RI Malah ‘Laris’ di China
Pemerintah mendorong peningkatan pemanfaatan aspal Buton (asbuton) untuk mengurangi ketergantungan impor dan mencapai swasembada aspal nasional. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menilai Indonesia seharusnya mampu mengoptimalkan penggunaan asbuton, mengingat negara lain seperti China juga sudah memanfaatkannya.
Dody menyebut selama ini penggunaan aspal impor masih dominan karena dinilai lebih mudah digunakan dalam proyek konstruksi. Kondisi tersebut membuat pemanfaatan asbuton di dalam negeri belum optimal, meskipun Indonesia memiliki cadangan besar.
“Cuma ya, kalau dibandingkan dengan impor, aspal luar itu lebih mudah. Dan ini bukan rahasia. Harus diakui,” ujarnya pada awak media di Gedung Kementerian PU, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis, 2 April 2026.
Ia menjelaskan, dari sisi kualitas, aspal Buton tidak memiliki kendala berarti. Meski belum digunakan secara masif di Indonesia, asbuton telah dipakai di negara lain yang memiliki kualitas infrastruktur lebih baik.
“Kalau dari sisi keandalan, memang betul, belum pernah dicoba secara masif di Indonesia. Uji coba terbatas sudah. Tapi yang kita tahu, aspal Buton ini justru menjadi agregat utama di negara-negara besar yang kualitas jalannya jauh lebih baik dari kita, misalnya China,” kata Dody.
Menurutnya, China bahkan mengimpor aspal Buton dari Indonesia sebagai bahan campuran jalan. Hal ini menunjukkan bahwa asbuton memiliki daya saing di pasar global.
Pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan asbuton untuk menekan impor yang saat ini masih mencapai sekitar 80 persen dari total kebutuhan nasional. Kebutuhan aspal nasional tercatat sekitar 1 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 1,5 juta ton dalam beberapa tahun mendatang.
Di sisi lain, pemanfaatan cadangan asbuton dalam negeri baru sekitar 4 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan hingga 30 persen secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp4 triliun dan meningkatkan penerimaan pajak sekitar Rp2 triliun.
Selain itu, pengembangan industri asbuton diperkirakan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi hingga Rp23 triliun serta membuka lapangan kerja baru. Pemerintah juga mendorong penguatan rantai pasok industri, termasuk sektor pertambangan di wilayah Buton.
Meski demikian, Dody mengakui masih terdapat kendala, terutama dari sisi regulasi dan kesiapan industri. Saat ini, aturan terkait pemanfaatan asbuton belum sepenuhnya rampung dan masih dalam proses penyelesaian.
“Kalau saya melihat, aturannya memang belum 100 persen siap,” ungkapnya.
Pemerintah akan mendorong penggunaan asbuton secara bertahap melalui mekanisme pasar. Targetnya, campuran asbuton hingga A30 dapat diterapkan dalam pembangunan jalan nasional, seiring dengan meningkatnya kesiapan industri.
