Negara-Negara Asia Siaga Krisis Energi, Penerbangan Dipangkas hingga Lampu Jalan Dimatikan
Krisis energi yang dipicu konflik di Timur Tengah kini mulai berdampak luas ke berbagai negara Asia. Sejumlah pemerintah mengambil langkah drastis untuk menghemat energi, mulai dari mengimbau warga mandi lebih singkat, mengurangi penerbangan domestik, hingga mematikan lampu jalan demi menekan konsumsi bahan bakar.
Gangguan pasokan minyak dan gas terjadi setelah Iran memblokade Selat Hormuz sebagai respons atas serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Jalur ini merupakan salah satu rute energi paling vital di dunia, dengan lebih dari 80 persen minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang melintas dialokasikan ke kawasan Asia.
Kondisi ini membuat negara-negara di Asia sangat rentan terhadap krisis energi. Dampaknya tidak hanya pada kenaikan harga bahan bakar, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan rantai pasok. Berikut langkah-langkah negara Asia mengatasi ancaman krisis energi, sebagaimana dirangkum dari ABC, Kamis, 26 Maret 2026.
Korea Selatan
Di Korea Selatan, Presiden Lee Jae Myung menyerukan kampanye nasional penghematan energi. Pemerintah meminta masyarakat menerapkan 12 langkah efisiensi, termasuk mandi lebih singkat, mengisi daya perangkat di siang hari, serta menggunakan mesin cuci dan vacuum cleaner hanya saat akhir pekan.
Pemerintah juga meminta 50 perusahaan dengan konsumsi energi terbesar untuk mengurangi penggunaan bahan bakar, serta mendorong pengaturan jam kerja bergilir guna menekan mobilitas.
Selain itu, penggunaan kendaraan dinas dibatasi dengan sistem rotasi berdasarkan nomor pelat. Pembatasan kendaraan pribadi masih bersifat sukarela, namun bisa diperketat jika situasi memburuk.
Filipina
Sementara itu, di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional. Ia menyebut krisis ini sebagai ancaman serius terhadap pasokan energi negara.
Dalam pernyataannya, ia memperingatkan adanya ancaman yang segera terjadi terhadap pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah pun membentuk komite khusus untuk memastikan distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan kebutuhan penting lainnya tetap berjalan lancar.
Ia juga menyatakan bahwa konflik tersebut telah memicu ketidakpastian di pasar energi global, gangguan rantai pasok yang parah, serta volatilitas dan tekanan kenaikan harga minyak internasional yang signifikan, sehingga menjadi ancaman bagi ketahanan energi negara.
Status darurat ini berlaku selama satu tahun dan memungkinkan pemerintah mengambil langkah cepat, termasuk pengadaan bahan bakar dengan mekanisme khusus.
Jepang
Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan pelepasan cadangan minyak nasional dan cadangan bersama dengan negara produsen. “Kami mulai melepaskan cadangan milik swasta pada 16 Maret dan akan mulai melepaskan cadangan nasional mulai tanggal 26,” ujarnya.
“Selain itu, pelepasan dari cadangan bersama dengan negara-negara penghasil minyak juga dijadwalkan dimulai pada akhir Maret.”
Vietnam
Di Vietnam, otoritas penerbangan memutuskan untuk memangkas hampir dua lusin penerbangan domestik setiap minggu mulai bulan depan. Kebijakan ini diambil karena terbatasnya pasokan bahan bakar avtur. Meski demikian, rute utama domestik dan penerbangan internasional tetap dipertahankan.
Sri Lanka
Langkah penghematan ekstrem juga dilakukan di Sri Lanka, yang mematikan lampu jalan, papan reklame, dan lampu neon sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi energi hingga 25 persen. Pemerintah juga meminta seluruh instansi negara mengurangi penggunaan pendingin ruangan seiring melonjaknya harga minyak dan gas dalam beberapa pekan terakhir.
India
Negara lain seperti India juga mulai mengambil langkah antisipatif dengan mempercepat pengembangan infrastruktur gas alam untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah.
Krisis ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Asia terhadap jalur energi global seperti Selat Hormuz. Jika konflik terus berlanjut, langkah penghematan energi yang saat ini masih bersifat imbauan bisa berubah menjadi kebijakan wajib di berbagai negara.
