Krisis Energi Mengintai, Negara-negara Tetangga RI Berlakukan Kebijakan Hemat Energi
Krisis energi global mulai menimbulkan dampak nyata di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah negara mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi potensi kekurangan bahan bakar setelah jalur pengiriman minyak dunia terganggu akibat konflik di Timur Tengah.
Penutupan jalur pelayaran utama di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu rute paling penting bagi perdagangan minyak global, membuat pemerintah dan pelaku bisnis di kawasan Asia Tenggara bersiap menghadapi kemungkinan krisis energi yang lebih dalam.
Langkah antisipasi mulai terlihat di berbagai negara. Di Filipina, pemerintah memutuskan menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu untuk sebagian kantor pemerintah guna menghemat penggunaan energi.
Sementara itu, pemerintah di Thailand dan Vietnam mendorong masyarakat untuk bekerja dari rumah dan membatasi perjalanan. Di Myanmar, pemerintah bahkan menerapkan kebijakan hari berkendara bergantian untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di sektor transportasi.
Langkah-langkah tersebut diambil di tengah kekhawatiran gangguan pasokan minyak global yang dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Ekonom dari Asia Decoded yang berbasis di Singapura, Priyanka Kishore, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya awal untuk menekan dampak krisis energi.
“Mereka berusaha mengelola situasi pasokan bahkan sebelum dampaknya benar-benar terasa,” kata Kishore, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Jumat, 13 Maret 2026.
Meskipun beberapa negara Asia Tenggara memiliki sumber energi fosil, kawasan ini tetap sangat bergantung pada impor minyak dan gas. Sebagian besar pasokan tersebut melewati Selat Hormuz.
Data dari US Energy Information Administration menunjukkan sekitar 84 persen minyak mentah dan 83 persen gas alam cair yang melewati Selat Hormuz pada 2024 dikirim ke Asia. Negara-negara seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan menyerap hampir 70 persen pengiriman minyak tersebut.
Gangguan rantai pasokan energi juga menyoroti keterbatasan cadangan energi di kawasan Asia Tenggara. Vietnam misalnya berencana membeli sekitar 4 juta barel minyak mentah dari negara di luar Timur Tengah. Namun jumlah tersebut hanya cukup untuk sekitar enam hari konsumsi energi nasional.
Peneliti dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Sam Reynolds, mengatakan situasi ini membuat Vietnam berisiko menghadapi kekurangan bahan bakar jika pasokan baru tidak segera datang.
Cadangan energi di beberapa negara juga relatif terbatas. Indonesia diperkirakan hanya memiliki cadangan bahan bakar sekitar 21 hingga 23 hari.
Sebagai perbandingan, negara-negara Asia Timur memiliki cadangan energi yang jauh lebih besar. Jepang memiliki cadangan hingga 254 hari, sementara Korea Selatan dan China masing-masing sekitar 208 hari dan 120 hari.
Krisis energi tidak hanya berdampak pada pasokan, tetapi juga pada harga energi global. Sejumlah perusahaan petrokimia di kawasan Asia, termasuk perusahaan di Singapura dan Indonesia, mulai menyatakan kondisi force majeure atau ketidakmampuan memenuhi kontrak akibat terganggunya pasokan bahan baku.
Di Thailand, salah satu perusahaan petrokimia bahkan menghentikan operasional pabrik karena kesulitan mendapatkan bahan baku seperti nafta dan propana.
Lembaga riset ekonomi Economist Intelligence Unit memperkirakan harga minyak global rata-rata akan mencapai sekitar 80 dolar AS per barel pada 2026. Kenaikan harga energi dan gas alam tersebut diperkirakan akan meningkatkan inflasi sekaligus menekan pertumbuhan ekonomi di banyak negara Asia.
“Semua negara sedang berupaya mengganti pasokan yang terganggu, tetapi alternatif jangka pendek terbatas karena konfigurasi kilang, risiko operasional dari penggunaan jenis minyak mentah berbeda, serta jarak dan biaya pengiriman,” kata Reynolds.
Sementara itu, Kishore juga memperingatkan potensi dampak ekonomi yang lebih besar. “Dalam tiga minggu, atau mungkin bahkan dua minggu, kita akan mendengar lebih banyak tentang dampaknya,” ujarnya.
Jika situasi tidak segera membaik, kawasan Asia Tenggara berpotensi menghadapi lonjakan harga energi yang lebih tinggi, pembatasan penggunaan bahan bakar, hingga ancaman perlambatan ekonomi dalam waktu dekat.
