Dedi Mulyadi Bandingkan Pajak dan Zakat, Sentil Banyaknya Pungutan di Indonesia

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pada momen Lebaran 1447 Hijriah.

Ia mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan publik, meskipun berbagai upaya telah dilakukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai melaksanakan Shalat Id di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/3/2026).

Dalam suasana Hari Raya yang penuh kebahagiaan, ia mengingatkan bahwa Lebaran juga menjadi waktu refleksi bagi setiap individu.

Apa makna Lebaran menurut Dedi Mulyadi?

Dedi menilai Lebaran bukan hanya perayaan kemenangan setelah menjalani ibadah puasa, tetapi juga momentum untuk merenungkan kehidupan.

"Lebaran hari ini bisa terlaksana dengan baik, dengan tertib, penuh riang gembira. Tapi di antara riang gembira itu Lebaran itu pasti ada tetesan air mata," katanya.

Menurutnya, suasana haru tersebut muncul karena banyak orang mengingat kesalahan di masa lalu, merindukan keluarga yang telah tiada, atau anggota keluarga yang berada jauh dari rumah. Hal ini, kata dia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Lebaran.

Mengapa Dedi Mulyadi meminta maaf kepada warga?

Dalam kesempatan tersebut, Dedi secara terbuka mengakui bahwa kinerja pemerintah daerah yang dipimpinnya belum maksimal.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Jawa Barat atas berbagai kekurangan yang masih dirasakan.

"Tadi saya menyampaikan permohonan maaf bagi seluruh warga Jabar bahwa pemerintah belum bisa bekerja dengan baik, melayani kebutuhan masyarakat, memenuhi seluruh apa yang menjadi harapan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kritik dan evaluasi dari masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.

Apa yang disoroti terkait beban masyarakat?

Selain menyampaikan permohonan maaf, Dedi juga menyoroti berbagai beban yang dirasakan masyarakat, khususnya terkait banyaknya pungutan.

Ia membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara lain, termasuk konsep dalam ajaran Islam.

"Negara lain itu mungutnya cuma pajak, negara Islam mungutnya cuma zakat. Kita ini kan rakyat suka iuran. Ada pungutan, ada berbagai hal," tuturnya.

Menurut Dedi, banyaknya jenis pungutan tersebut belum sebanding dengan kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat.

"Islam mungutnya cuman zakat, kita ini kan rakyat suka iuran, ada pungutan, ada berbagai hal lah ada zakat, ada pajak, segala macam ya, banyak sekali tetapi kita enggak maju-maju," katanya.

Dedi menilai salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah besarnya porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

"Kuncinya cuman satu, di negara lain jatah penyelenggara negaranya sedikit, sehingga uang untuk kepentingan rakyat lebih banyak. Di kita ini jatah untuk penyelenggara negaranya kegedean," pungkasnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini menjadi fokus perbaikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Apa langkah yang mulai dilakukan pemerintah?

Dedi mengungkapkan bahwa upaya perbaikan mulai dilakukan melalui realokasi anggaran agar lebih tepat sasaran.

"Itu yang terus menerus ingin saya tekan, ingin saya perbaiki dan itu sekarang sudah mulai menampakkan hasil kan dari realokasi anggaran provinsi kan sudah mulai kelihatan," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa distribusi anggaran kini mulai lebih transparan dan terarah.

"Uang-uang provinsi terdistribusi dengan baik terlihat ke mana mengalirnya, tidak gelap," tambahnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang