Gaikindo Ungkap Alasan Minimnya Opsi Pikap 4x4 di Indonesia
Impor truk dan pikap sebanyak 105.000 unit dari India tengah mencuri perhatian. PT Agrinas Pangan Nusantara mengungkapkan salah satu alasannya adalah minimnya opsi pikap 4x4 di Indonesia.
Saat ini industri otomotif dalam negeri disebut mampu memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Merah Putih. Hanya saja mayoritas produknya berpenggerak 4x2.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan mobil pikap 4x2 masih lebih diminati konsumen dibandingkan 4x4.
Produksi model dengan spesifikasi tertentu di segmen kendaraan niaga akan melihat permintaan dari pasar terlebih dulu.
“Jadi (pikap) 4x4 pernah dibuat, tetapi pasarnya tidak mencukupi,” kata Putu Juli Ardika, Ketua Umum Gaikindo di Jakarta, belum lama ini.
Ia melanjutkan pikap 4x4 digunakan oleh konsumen di industri perkebunan dan pertambangan. Hanya saja jumlahnya tidak bisa dibilang masif.
Sejumlah pabrikan akhirnya lebih pilih menawarkan karoseri dan opsi konversi atau modifikasi sesuai kebutuhan konsumen.
“Tetapi yang paling banyak adalah pikap dan ini cukup berkembang,” ungkap Putu.
Pikap produksi dalam negeri juga punya komponen atau spare parts yang lebih mudah dicari, sehingga memudahkan konsumen.
Kemudian jaringan diler beragam merek pikap di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, membuat konsumen tidak perlu repot mencari outlet untuk servis dan perbaikan.
“Light Truck ini kandungan lokalnya cukup tinggi, jadi itu sudah di atas 42 persen,” tegas dia.
Jadi Sorotan GIAMM
Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) menyorot alasan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor ribuan truk dan pikap dari India.
Pihak GIAMM menilai selain kapasitas dalam negeri masih mumpuni, pikap 4x2 masih punya kapabilitas mengakomodir mobilitas di berbagai kondisi jalan.
“Saya rasa kalau dilihat jalanan Indonesia mayoritas membutuhkan 4x2,” kata Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal GIAMM saat dihubungi KatadataOTO.
Dari segi harga, pikap 4x2 ditawarkan dengan harga lebih kompetitif. Pikap 4x4 mahal karena dibebankan pajak tinggi.
Imbas polemik itu, DPR menyarankan keputusan impor pikap buat Koperasi Merah Putih ditunda.
