Menuju Era Pasca Politik?
(Artikel opini ini ditulis oleh Pengajar di Universitas Yuppentek Indonesia dan Penulis Buku The Governance Game)
Kita sedang terjebak dalam krisis representasi yang memuakkan. Di saat hak suara rakyat hendak dikebiri, jabatan legislatif justru menjadi "primadona" baru bagi para pesohor dan dinasti politik yang lebih haus akan glamoritas kekuasaan ketimbang substansi pelayanan publik. Jika parlemen manusia kian sibuk bersandiwara, mungkinkah sudah saatnya kita mengganti kebisingan orasi politik dengan sistem pengambilan keputusan berbasis Big Data yang tidak memiliki ego?
Kegagalan akut sistem perwakilan kita berakar pada syahwat mengejar rente (rent-seeking) yang mendarah daging dalam desain insentif politik kita. Dalam kacamata Public Choice Theory dari James Buchanan, politisi bukanlah "malaikat publik" yang kebal godaan, melainkan aktor rasional yang sering kali menumbalkan kemaslahatan jangka panjang demi akumulasi modal elektoral jangka pendek. Popularitas jabatan legislatif saat ini patut dicurigai bukan karena gairah legislasi, melainkan karena besarnya otoritas untuk menentukan distribusi sumber daya negara yang rentan dibelokkan.
Di sisi lain, algoritma keputusan yang disuapi data makro dan mikro—mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga indeks kemiskinan—dapat bekerja tanpa beban emosional atau kewajiban membalas budi kepada penyandang dana kampanye. Mengikuti logika Dataism Yuval Noah Harari, politik pada dasarnya hanyalah sistem pemrosesan data. Selama ini, parlemen manusia bertindak sebagai prosesor yang sangat lambat, penuh dengan "noise" atau gangguan berupa kepentingan pribadi, dan sarat bias subjektif. Dengan infrastruktur digital yang kian masif, aspirasi warga seharusnya bisa langsung ditransformasikan menjadi kebijakan melalui smart contract anggaran yang otomatis dan transparan, tanpa perlu melewati drama negosiasi di balik pintu tertutup yang rawan suap.
Tentu saja, menyerahkan nasib pada mesin bukan tanpa risiko intelektual. Cathy O’Neil dalam Weapons of Math Destruction mengingatkan adanya bahaya "kotak hitam" (black box) yang menyembunyikan bias penciptanya di balik kedok objektivitas matematika. Jika algoritma dirancang secara eksklusif oleh elit teknokrat tertentu, ketidakadilan akan teramplifikasi secara sistemik dan sulit diprotes oleh warga awam. Namun, bukankah sistem perwakilan yang sekarang justru lebih "gelap" dan sulit diaudit?
Oleh karena itu, tawaran algokrasi harus dibarengi dengan radikalisme transparansi. Arsitektur kode harus bersifat terbuka (open-source) agar bisa diuji oleh siapa saja, dan diaudit secara rutin oleh dewan pakar lintas disiplin yang independen. Ini adalah bentuk akuntabilitas yang jauh lebih jujur daripada sekadar janji-janji masa reses yang biasanya menguap setelah masa jabatan berakhir. Transisi menuju era pasca-politik ini akan memaksa kita mendefinisikan ulang keadilan sosial bukan sebagai hasil kompromi elite yang semu, melainkan hasil dari optimasi distribusi sumber daya berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Pembangunan tidak boleh lagi ditentukan oleh jumlah suara konstituen, melainkan oleh kalkulasi matematis atas urgensi ekonomi dan konektivitas yang imparsial.
Rencana memulangkan Pilkada ke DPRD adalah anomali yang menyedihkan di tengah dunia yang kian digital. Jika elit politik berdalih demi stabilitas dan penghematan, maka menyerahkan keputusan pada algoritma adalah pilihan yang jauh lebih rasional, murah, dan transparan daripada membiarkan sekelompok kecil orang di parlemen menentukan nasib jutaan rakyat secara transaksional.
Kita sedang dipaksa memilih: terus merawat teater politik yang mahal dan melelahkan, atau berani melompat menuju era di mana legitimasi lahir dari presisi kode dalam melayani rakyat. Jika teknologi mampu memberikan kepastian yang gagal diberikan oleh negosiasi manusia, maka "Algoritma Keputusan" bukanlah lagi sekadar pilihan, melainkan keniscayaan sejarah. Sudah saatnya kita menyadari bahwa di masa depan, pemimpin yang paling adil mungkin tidak lagi memiliki suara untuk berorasi atau tangan untuk mengetuk palu, melainkan sebuah sistem yang mampu memproses keadilan bagi seluruh rakyat tanpa sisa bias kepentingan.
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.
