Dikenal Otoriter, Segini Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika
Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang dirilis Transparency International (TI) menyoroti penurunan upaya pemberantasan korupsi di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara Barat, serta hasil yang beragam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Laporan terbaru ini menegaskan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius yang mengakar di banyak negara di kawasan tersebut.
Dalam siaran persnya, organisasi yang berbasis di Berlin itu menyebut sebagian besar pemerintah di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara gagal menangani korupsi sektor publik secara efektif sepanjang tahun lalu. Meski beberapa negara mencatat perbaikan kecil, secara keseluruhan kawasan ini masih tertinggal dibandingkan wilayah lain secara global.
CPI sendiri telah diterbitkan setiap tahun sejak 1995, menilai sekitar 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi terhadap korupsi sektor publik. Indeks menggunakan skala 0 hingga 100, di mana skor tinggi menunjukkan sektor publik yang lebih bersih. Penilaian didasarkan pada pandangan para ahli dan eksekutif bisnis, bukan pada jumlah kasus korupsi yang tercatat.
Negara-negara Teluk kembali menjadi yang terbaik di kawasan MENA. Uni Emirat Arab (UEA) mencatat skor tertinggi dengan 69 poin, menempati peringkat ke-21 dunia dan berada di atas sejumlah negara maju seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Meski demikian, skor tersebut masih di bawah ambang 80 poin yang biasanya dianggap sebagai indikator tata kelola yang sangat bersih.
Qatar dan Arab Saudi berada di peringkat ke-41 dan ke-45 secara global dengan skor masing-masing 58 dan 57 poin, meskipun keduanya mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oman dan Bahrain mencetak 52 dan 50 poin, namun juga turun tiga peringkat dari tahun lalu.
Transparency International mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi anti-korupsi di kawasan ini sangat bergantung pada komitmen politik jangka panjang. Organisasi tersebut menilai bahwa di negara dengan sistem non-demokratis, kebijakan anti-korupsi cenderung rapuh karena mudah berubah mengikuti prioritas politik.
Yordania menjadi salah satu negara yang mencatat kenaikan tipis, naik ke peringkat ke-56 dunia dengan 50 poin.
Afrika Utara dan Suriah-Lebanon Masih Berjuang
Di Afrika Utara, Maroko naik dua peringkat tetapi tetap berada di posisi ke-91 dengan 39 poin. TI menilai penyempitan ruang sipil di negara tersebut membuat jurnalis, LSM, dan pelapor kesulitan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi berkembang.
Mesir tidak mengalami perubahan signifikan dan tetap berada di peringkat ke-130 dengan 30 poin. Sementara itu, Irak dan Lebanon mencatat sedikit perbaikan, masing-masing berada di peringkat ke-136 dan ke-153, namun masih termasuk yang terendah di kawasan maupun dunia.
Kenaikan kecil Lebanon terjadi di tengah dinamika politik, setahun setelah pemilihan presiden dan pembentukan pemerintahan baru yang menjanjikan reformasi tata kelola. Direktur eksekutif No Corruption, Julian Courson, menyebut retorika reformasi telah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, meski tantangan implementasi undang-undang dan pengawasan tetap besar.
Transparency International juga menilai Irak masih menghadapi hambatan struktural besar yang membuat peningkatan skor secara signifikan sulit tercapai dalam waktu dekat.
Suriah, Sudan, Libya, dan Yaman menjadi negara dengan skor terendah di kawasan, mencerminkan dampak konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik, serta krisis tata kelola. Yaman bahkan berada di posisi kedua terendah di dunia dengan hanya 13 poin.
TI menekankan bahwa skor rendah di kawasan MENA menunjukkan perlunya membuka ruang sipil, memperkuat transparansi, serta memastikan lembaga anti-korupsi yang independen dan memiliki sumber daya memadai.
Penasihat regional TI untuk MENA, Manuel Pirino, mengatakan korupsi masih mengakar dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa negara-negara di kawasan harus memperkuat mekanisme akuntabilitas, membuka ruang partisipasi publik, dan memberikan dukungan nyata bagi lembaga pengawasan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif.
