Waka Komisi VIII Sebut Arab Saudi Optimis Haji 2026 Aman Meski Ada Konflik di Timur Tengah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengatakan pemerintah Arab Saudi optimis penyelenggaraan ibadah haji 2026 berlangsung lancar dan aman meskipun terjadi konflik di Timur Tengah.
Abdul Wachid mengaku telah melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi jelang pelaksanaan ibadah haji.
"Menyangkut situasi keamanan di sana, alhamdulilah ya dari persiapan ini pemerintah Arab Saudi optimis bahwa haji tahun 2026 tetap berjalan dengan baik, situasinya aman," kata Abdul Wachid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 April 2026.
Pemerintah Arab Saudi juga berharap agar upaya perdamaian segera terwujud antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran agar konflik tidak berkepanjangan.
"Kita diminta untuk berharap, untuk berdoa ya, upaya perdamaian segera terwujud yaitu di Timur Tengah, segera terwujud antara Iran dan Israel, sama Amerika, ini, ini yang selalu disampaikan kepada kami," kata dia.
"Dan Dubes Indonesia, Dubes Indonesia yang ada di Arab Saudi juga menyampaikan demikian, baik Dubes Arab Saudi yang di Indonesia juga menyampaikan demikian," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan ada dua skenario yang disiapkan terkait penyelanggaraan ibadah haji 2026.
Skenario tersebut disiapkan menyusul konflik di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang kian memanas..
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan (kanan)
Gus Irfan menuturkan, skenario yang pertama yaitu tetap memberangkatkan calon jemaah haji di tengah situasi konflik meskipun kemungkinan berisiko tinggi.
"Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi," ujar Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Nantinya, Kemenhaj akan membuka alternatif rute penerbangan baru dengan menjauhi kawasan konflik di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UAE, dan Qatar.
Rute penerbangan baru tersebut menggunakan jalur Selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya.
Rute tersebut menjadi opsi meskipun terdapat sejumlah dampak seperti waktu tempuh yang semakin panjang hingga penambahan anggaran.
"Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan," ungkap Gus Irfan.
Selanjutnya, opsi kedua yaitu skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka namun Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kondisi karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji Indonesia.
Skenario ini disebut Gus Irfan perlu dilakukan diplomasi dan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan masyarir tidak hangus melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti.
