Perang Timur Tengah bikin Biaya Fiber Optik Melonjak
"Kita secara industri akan tetap membangun. Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021 ada komitmen di sana bahwa penyelenggara jaringan itu harus menggelar jaringan," katanya di Jakarta, Kamis, 10 April 2026.
Meski begitu, ia mengakui kalau saat ini penggelaran jaringan tidak dalam kondisi normal lagi karena ada indikator-indikator yang mempengaruhi. Jerry mencontohkan, bahan baku penting dalam penggelaran fiber optik seperti corning dan High Density Polyethylene (HDPE) naik akibat perang.
Menurutnya, corning harganya meningkat karena selain dibutuhkan untuk penggelaran jaringan telekomunikasi juga digunakan dalam pembuatan senjata. Harga HDPE, yang digunakan sebagai pembungkus kabel fiber optik, juga meningkat.
"HDPE itu penutup fiber optik. HDPE bisa dilihat di lapangan ada yang warna hijau, warna merah, warna oranye. Itu HDPE. Itu naik harganya. Artinya, secara teknikal saya sampaikan ini pasti akan terpengaruh juga," jelas Jerry merujuk pada biaya penggelaran fiber optik.
APJATEL memperkirakan biaya penggelaran jaringan fiber optik bisa naik 15-17 persen dari kondisi normal akibat kenaikan harga bahan baku. Kendati demikian, Jerry menyampaikan, anggota APJATEL tetap berkomitmen menggelar jaringan fiber optik walaupun mungkin hasilnya lebih rendah dari target.
"Misalnya, target satu tahun dari satu perusahaan dia mau gelar 50 kilometer, nah itu mungkin nantinya jadi hanya 10 kilometer saja. Kalau kondisi semakin memburuk, maka kami berencana mengajukan permohonan insentif dari pemerintah agar program fiberisasi dapat tetap berjalan," ungkap dia.
Kondisi tersebut, lanjut Jerry, pernah dialami ketika pandemi Covid-19, sehingga APJATEL meminta insentif ke Kominfo (sekarang Kemkomdigi) tapi tidak menghilangkan kewajiban.
Bukan itu saja. APJATEL juga menggagas pembentukan Operating Vehicle Company (OVC) sebagai solusi untuk menyehatkan penggelaran jaringan fiber optik di Indonesia, yang saat ini dinilai memakan biaya tinggi.
OVC digagas sebagai entitas netral yang fungsinya mengelola infrastruktur telekomunikasi pasif secara bersama dan membangun kolaborasi antara pelaku industri dan pemerintah untuk menyelaraskan pekerjaan.
"Infrastruktur telekomunikasi merupakan tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan industri untuk memastikan pengelolaannya tidak hanya efisien tapi juga berorientasi pada kepentingan publik," tuturnya.
OVC mengusung prinsip pengelolaan infrastruktur digital dengan akses terbuka. Artinya, jaringan fisik yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu penyelenggara layanan telekomunikasi.
Dengan cara ini, harapannya biaya investasi jaringan fiber optik bisa ditekan. Efisiensi biaya yang diharapkan dapat dicapai industri dengan cara ini sekitar 40 persen sampai 60 persen. "Kehadiran OVC diharapkan dapat mendorong percepatan perluasan jaringan," papar Jerry.
