Pemerintah Gelar Indonesia Economic Outlook buat Respons Outlook Negatif Moody's
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah bakal menggelar forum Indonesia Economic Outlook pada Jumat, 13 Februari 2026, guna memberikan penjelasan lengkap terkait proyeksi ekonomi Indonesia.
Hal itu guna menanggapi outlook negatif yang diberikan lembaga pemeringkat Moody's.
Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya menyiapkan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik dan pelaku ekonomi, melalui forum tersebut.
"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Dalam forum tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan memaparkan posisi perekonomian nasional, strategi menjaga stabilitas fiskal, serta berbagai program unggulan yang tengah dijalankan pemerintah.
Dia menegaskan, pembahasan mengenai laporan Moody’s telah dilakukan dalam rapat internal pemerintah. Nantinya, forum Indonesia Economic Outlook itu akan menjadi sarana untuk memberikan penjelasan detil, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia
"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," ujarnya.
Airlangga menegaskan, secara keseluruhan peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade, dari seluruh lembaga pemeringkat global.
Selain Moody's, lembaga pemeringkat lain, seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) juga masih mempertahankan penilaian Indonesia pada level layak investasi. Namun, Dia mengaku bahwa pemerintah tetap mencermati outlook negatif yang disampaikan Moody's, sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan ekonomi.
Menurutnya, pemerintah menilai bahwa terdapat sejumlah aspek yang perlu dijelaskan lebih rinci, khususnya terkait potensi peningkatan penerimaan negara serta arah kebijakan strategis pemerintah, termasuk rencana pengelolaan investasi melalui Danantara Indonesia.
