Indonesia Incorporated dan Visi Lompatan Ekonomi
(Artikel opini ini dituis oleh Aditya Laksmana Yudha, Jurnalis Ekonomi Senior)
Audiensi Presiden Prabowo Subianto dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor pada 9 Februari 2026, bukanlah sekadar pertemuan rutin antara kepala negara dan pelaku usaha. Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu mencerminkan pesan politik dan ekonomi yang lebih dalam, yaitu ajakan serius untuk membangun Indonesia Incorporated. Ini merupakan paradigma yang mendorong kolaborasi nasional antara negara, dunia usaha, dan masyarakat demi mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
Pengusaha Mitra Penting
Suasana pertemuan yang cair dan dialogis, memperlihatkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang ingin mendengar langsung masukan dari para pengusaha. Di sinilah letak makna strategis audiensi tersebut. Dunia usaha tidak ditempatkan semata sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra aktif pembangunan. Negara tidak berjalan sendiri, dan pasar tidak dibiarkan bergerak tanpa arah.
Konsep Indonesia Incorporated yang ditekankan Presiden Prabowo menegaskan perlunya penyatuan visi seluruh kekuatan nasional. Pemerintah, swasta, BUMN, UMKM, hingga sektor keuangan dan pendidikan harus bergerak dalam satu orkestrasi besar.
Seperti sebuah korporasi nasional, Indonesia membutuhkan tujuan bersama, pembagian peran yang jelas, serta kepemimpinan yang tegas namun adaptif. Tanpa itu, ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi akan sulit dicapai.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 bukanlah angka retoris. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen pada 2025, lompatan menuju 8 persen menuntut perubahan cara kerja. Business as usual tidak lagi cukup. Dibutuhkan akselerasi investasi, peningkatan produktivitas, industrialisasi bernilai tambah, dan yang terpenting, penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.
Dalam konteks inilah peran pengusaha menjadi krusial. Presiden Prabowo secara eksplisit mengajak APINDO dan seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan di sektor riil. Industri tekstil, garmen, alas kaki, dan mebel kembali ditegaskan sebagai sektor strategis yang harus dikembangkan dan dibesarkan.
Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Sektor-sektor tersebut terbukti padat karya, memiliki rantai pasok luas, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk dari kelompok berpendidikan menengah dan bawah.
Selain itu, sektor makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta UMKM juga mendapat perhatian serius. Sektor-sektor ini bukan hanya penopang ekonomi domestik, tetapi juga kunci ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Dalam kerangka Indonesia Incorporated, penguatan sektor-sektor tersebut berarti memperkuat fondasi ekonomi nasional dari bawah, bukan hanya mengandalkan pertumbuhan di sektor finansial atau komoditas semata.
Komitmen APINDO yang menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden patut diapresiasi. Dukungan ini tidak berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi menyentuh aspek kesejahteraan yang lebih luas: pengentasan kemiskinan, penyediaan gizi yang memadai, serta pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Di sinilah letak pembeda antara pertumbuhan yang semu dan pembangunan yang bermakna dan inklusif.
Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan memperlebar kesenjangan. Sebaliknya, industrialisasi yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah di dalam negeri akan membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya beli masyarakat. Ketika dunia usaha terlibat aktif dalam agenda sosial seperti gizi dan pendidikan, maka pembangunan sumber daya manusia tidak lagi menjadi beban negara semata, melainkan tanggung jawab kolektif.
Perubahan Relasi
Paradigma Indonesia Incorporated juga menuntut perubahan relasi antara pemerintah dan dunia usaha. Negara perlu menghadirkan kepastian hukum, regulasi yang sederhana, serta iklim investasi yang kondusif. Di sisi lain, pengusaha dituntut untuk tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi berinvestasi pada sektor-sektor produktif yang berdampak luas bagi masyarakat dan bangsa.
Pertemuan di Hambalang, menunjukkan sinyal kuat bahwa koordinasi lintas kementerian akan menjadi prioritas. Tanpa birokrasi yang solid dan responsif, semangat kolaborasi akan mudah terhambat oleh prosedur dan ego sektoral. Indonesia Incorporated mensyaratkan birokrasi yang melayani, bukan mengendalikan secara berlebihan.
Lebih jauh, konsep ini juga relevan dalam menghadapi tantangan global. Ketidakpastian ekonomi dunia, fragmentasi geopolitik, dan perlambatan perdagangan internasional menuntut Indonesia untuk memperkuat pasar domestik dan basis industrinya sendiri. Kebergantungan berlebihan pada impor dan komoditas mentah harus dikurangi. Hilirisasi industri, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan inovasi teknologi menjadi keniscayaan.
Dalam konteks tersebut, sinergi pemerintah dan pengusaha bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dunia usaha memiliki kecepatan, efisiensi, dan kreativitas. Pemerintah memiliki otoritas, sumber daya kebijakan, dan legitimasi publik. Ketika keduanya bergerak searah, maka energi nasional akan terkonsolidasi. Inilah esensi Indonesia Incorporated.
Namun, gagasan besar ini tentu tidak bebas risiko. Tantangan implementasi selalu menjadi ujian utama. Konsistensi kebijakan, pengawasan terhadap praktik usaha yang tidak sehat, serta keberpihakan pada pelaku usaha nasional—terutama UMKM—harus dijaga. Tanpa pengawasan dan akuntabilitas, kolaborasi bisa berubah menjadi kolusi. Karena itu, transparansi dan partisipasi publik tetap menjadi pilar penting.
Audiensi Presiden Prabowo dengan APINDO memberi harapan bahwa arah pembangunan ekonomi ke depan tidak semata ditentukan dari balik meja birokrasi, tetapi melalui dialog nyata dengan pelaku ekonomi. Jika semangat pertemuan yang cair dan terbuka itu mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret dan aksi nyata, maka Indonesia Incorporated bukan sekadar slogan, melainkan strategi nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat kita menyatukan langkah. Pemerintah, pengusaha, dan rakyat harus merasa berada dalam satu kapal yang sama. Ketika kapal itu bergerak dengan tujuan jelas dan kepemimpinan yang tegas, maka kesejahteraan bukan lagi mimpi, melainkan keniscayaan.
Indonesia Incorporated adalah ajakan untuk meninggalkan fragmentasi, membangun kepercayaan, dan bekerja bersama demi masa depan bangsa. Pertemuan di Hambalang mungkin hanya berlangsung tiga jam, tetapi jika dimaknai dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dampaknya bisa menentukan arah Indonesia untuk puluhan tahun ke depan.
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.
