Bareskrim Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia di SCBD, Apa yang Dicari?

Kasus dugaan fraud yang menyeret perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kian heboh.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Badan Reserse Kriminal Polri melakukan penggeledahan kantor DSI di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari 2026.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum atas dugaan kecurangan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh perusahaan berbasis syariah tersebut. Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri membenarkan tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik.

“Kami melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia (DSI) di Kawasan SCBD,” ujar Ade Safri kepada wartawan.

Puluhan penyidik mendatangi kantor DSI sekitar pukul 15.00 WIB. Sejumlah barang turut dibawa keluar dari kantor, mulai dari berkas-berkas hingga perangkat printer, yang diduga berkaitan dengan aktivitas dan pengelolaan keuangan perusahaan.

 

Adapun kasus ini sendiri telah naik ke penyidikan. Meski begitu, Korps Bhayangkara belum menentukan tersangkanya dalam kasus tersebut.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan delapan pelanggaran yang dilakukan penyelenggaran pindar Dana Syariah Indonesia (DSI) sehingga merugikan para pemberi dana (lender) yang dananya gagal dibayarkan. Hal itu terungkap dalam pemeriksaan yang dilakukan.

Hal itu disampaika Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, hari ini. Temuan itu juga telah dilaporkan laporan kepada Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025

“Intinya, kami menemukan adanya indikasi fraud atau tindak pidana. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober kami melaporkan masalah ini kepada Bareskrim. Sebelumnya, pada tanggal 13 Oktober, kami meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri aliran dana tersebut, beberapa hari setelah kami selesai melakukan pemeriksaan di lapangan,” kata Agusman, di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Agusman menjabarkan delapan pelanggaran DSI yang dilaporkan kepada Bareskrim Polri adalah pertama yaitu penggunaan data borrower riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru. Kedua, publikasi informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender.

Kemudian yang ketiga adalah penggunaan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain ikut menjadi lender. Keempat, penggunaan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari escrow dan kelima yaitu penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi.

Selanjutnya keenam, penggunaan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi. Ketuju, penggunaan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet dan kedelapan adalah pelaporan yang tidak benar

Agusman juga menjelaskan, OJK segera mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada DSI pada 15 Oktober 2025. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya korban baru dengan menghentikan kegiatan penghimpunan dana baru dan penyaluran pendanaan baru.

Selain itu, DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, atau pengurangan nilai kepemilikan tanpa persetujuan OJK; dilarang mengubah susunan direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham; serta wajib bersikap kooperatif, menyediakan contact center, dan melayani pengaduan lender.

“Kami juga memfasilitasi pertemuan antara lender dengan DSI, pada tanggal 28 Oktober, 18 November, 29 November, 3 Desember, dan terakhir 30 Desember, untuk mempertemukan para pihak terkait pengaduan konsumen,” kata Agusman.