Dipimpin Indonesia, Apa Itu Dewan HAM PBB dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Indonesia ditunjuk sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026.

Mandat ini diberikan kepada Indonesia bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan dalam pertemuan resmi di Jenewa, Swiss pada Kamis (8/1/2026).

Momen tersebut juga menandai sidang organisasi pertama Dewan HAM PBB pada tahun ini.

Peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan hasil dukungan negara-negara Asia-Pacific Group yang memberikan nominasi Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan.

"Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro," ujar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dikutip dari laman resminya, Kamis (8/1/2026).

"Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, beliau juga telah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan," tambahnya.

Lalu, apa itu Dewan HAM PBB dan bagaimana cara kerjanya?

Apa Itu Dewan HAM PBB?

Dilansir dari laman resmi PBB, Dewan HAM PBB merupakan forum multilateral yang bermarkas di Jenewa, Swiss.

Dewan ini menjadi wadah utama komunitas internasional dalam membahas berbagai isu hak asasi manusia lintas negara.

Dewan HAM PBB memiliki peran penting, mulai dari membentuk komisi penyelidikan, mengirim misi pencarian fakta, hingga menggelar sidang rutin tiga kali setahun di Palais des Nations, Swiss.

Dalam pertemuan tersebut, negara anggota berdialog dengan pejabat PBB, pakar independen, serta organisasi masyarakat sipil mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Bagaimana Cara Kerja Dewan HAM PBB?

Salah satu mekanisme utama Dewan HAM PBB adalah tinjauan berkala universal, yaitu pemeriksaan catatan HAM terhadap 193 negara anggota PBB setiap empat tahun sekali. Pemeriksaan ini bisa disebut sebagai "rapor HAM".

Tinjauan ini merupakan proses kerja sama yang dipimpin oleh negara di bawah naungan Dewan.

Negara anggota diberikan kesempatan untuk memaparkan langkah-langkah yang telah diambil dan tantangan yang harus dihadapi untuk memperbaiki situasi HAM di dalam negeri.

Negara di bawah naungan Dewan HAM PBB juga dituntut untuk memenuhi kewajiban internasionalnya.

Selain itu, Dewan HAM PBB dapat membentuk panel investigasi untuk menyelidiki pelanggaran di negara-negara tertentu dan area tematik.

Salah satunya adalah mekanisme ahli untuk memajukan keadilan rasial dan kesetaraan dalam penegakan hukum.

Untuk memeriksa dan memantau pelanggaran, Dewan HAM PBB menunjuk  para ahli independen termasuk pelapor khusus, yang bertindak dalam kapasitas pribadi mereka dan tidak menerima imbalan apa pun untuk tugasnya.

Pelapor khusus kadang-kadang disebut sebagai "mata dan telinga" Dewan HAM PBB.

Apa Peran Dewan HAM PBB?

Dewan HAM PBB mempunyai kewenangan untuk mengadopsi resolusi, meluncurkan misi pencarian fakta dan investigasi, serta membentuk komisi penyelidikan. 

Dewan tersebut juga bisa menunjuk para ahli independen untuk isu-isu tertentu. 

Sebagai contoh, Dewan HAM PBB pernah menunjuk pelapor khusus pertama tentang situasi hak asasi manusia di Rusia pada 2023.

Sementara itu, pada tahun 2021, Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya mengakui hak atas lingkungan yang bersih dan aman sebagai hak asasi manusia.

Seluruh mekanisme ini memungkinkan pelanggaran berat untuk disoroti dan dibawa ke panggung global untuk diperiksa, didiskusikan, dan, jika memungkinkan akan ditindaklanjuti. 

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang