Mensos Ungkap BLTS Telah Jangkau Lebih dari 33 Juta KPM se Indonesia

 Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di hari terakhir penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) kemarin, memastikan negara hadir bukan hanya melalui angka-angka kebijakan, tetapi lewat proses yang ingin dipastikan rapi, akurat, dan manusiawi.

Dia pun menegaskan data adalah fondasi keadilan bantuan sosial. Pemerintah, katanya, menargetkan bantuan tepat sasaran melalui pemutakhiran data berkelanjutan, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah. Hingga partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos, call center 24 jam, dan kanal aduan lain yang terus diperluas.

“Hari ini adalah hari terakhir waktu yang diberikan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLTS Kesra. Dan kami ingin memastikan proses ini betul-betul tuntas, tidak ada yang tertinggal, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Saifullah Yusuf di sela dialognya dengan petugas dan KPM di kantor Pos Cikini, Jakarta, dikutip dari keterangannya, 1 Januari 2026.

Dalam paparannya, Saifullah Yusuf menyebut BLTS Kesra telah menjangkau sekira 33 hingga 35 juta KPM secara nasional, dengan skema penyaluran melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero). Sekira 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sisanya lewat perbankan. Anggaran pun meningkat signifikan, dari kisaran Rp74 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun, seiring perluasan cakupan dan upaya menjaga daya beli masyarakat. 

“Yang melalui PT Pos Indonesia sekitar 18 juta KPM, sementara sekitar 11 juta KPM disalurkan melalui Himbara. Ini kerja besar, dan hari ini PT Pos masih terus bekerja sampai malam, sampai pukul 00.00,” kata Saifullah Yusuf.

Di Jakarta saja, lanjutnya, penyaluran melalui PT Pos Indonesia mencakup sekitar 71 ribu KPM, dari total sekitar 500 ribu KPM di seluruh wilayah DKI Jakarta. Angka-angka itu menunjukkan satu hal: tanpa sistem yang rapi dan petugas lapangan yang kuat, program sebesar ini mustahil diselesaikan tepat waktu.

Lebih dari sekadar memastikan uang berpindah tangan, Saifullah Yusuf menekankan bahwa inti dari BLTS Kesra adalah pembenahan data sosial. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan bantuan sosial.

“Selama satu tahun terakhir, pemerintah berusaha menghadirkan data yang makin akurat. BPS diberi tugas untuk melakukan pengukuran, verifikasi, dan validasi. Sementara Kementerian Sosial membantu pemutakhiran data itu bersama pemerintah daerah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, proses pendataan tidak berhenti di atas meja birokrasi.“Kami ingin memastikan yang menerima memang sesuai kriteria yang diperketat, dan prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan berlapis: dari RT/RW, kelurahan/desa, dinas sosial daerah, hingga BPS dan terus diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

“Kami juga membuka saluran partisipasi masyarakat. Siapa pun bisa mengusulkan atau menyanggah data melalui aplikasi Cek Bansos. Kalau tidak terbiasa pakai aplikasi, bisa hubungi call center 021-171 yang beroperasi 24 jam,” kata Gus Ipul.

Ke depan, Kementerian Sosial juga akan membuka kanal WhatsApp khusus agar masyarakat makin mudah menyampaikan aspirasi, lengkap dengan bukti pendukung, mulai dari NIK, kondisi rumah, hingga aset yang dimiliki. Semua ini, menurutnya, dilakukan agar setiap rupiah bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.

Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa pihaknya bekerja hingga pukul 00.00 di hari terakhir penyaluran. Loket ditambah, jam layanan diperpanjang, dan petugas digerakkan agar tidak ada KPM yang tertinggal.

“Kami tidak hanya membayarkan di kantorpos, tetapi juga di komunitas, desa, kelurahan, sekolah, bahkan door to door bagi lansia, warga sakit, dan penyandang disabilitas,” kata Haris.

Bagi Haris, hari terakhir penyaluran BLTS Kesra bukan sekadar penanda akhir jadwal, melainkan ujian komitmen. Di hadapan Menteri Sosial dan media, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pos Indonesia bergerak tanpa jeda, hingga batas waktu penyaluran benar-benar ditutup.

“Pos Indonesia mendapatkan alokasi sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat. Dan sampai hari ini, teman-teman kami di seluruh Indonesia terus bergerak. Kami tidak berhenti hanya karena hari ini adalah hari terakhir, justru kami memastikan ini tuntas sampai pukul 00.00 nanti malam,” ujar Haris.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab Pos Indonesia dalam program BLTS Kesra bukan hanya membayarkan bantuan, tetapi memastikan setiap keluarga yang berhak benar-benar terjangkau, dalam berbagai kondisi sosial, geografis, dan bencana.

Karena itu, pola penyaluran tidak diseragamkan. Selain pembayaran di kantorpos, Pos Indonesia menjalankan skema penyaluran berbasis komunitas. Masyarakat dikumpulkan di titik-titik yang disepakati bersama pemerintah daerah: kantor desa, kelurahan, kecamatan, hingga sekolah-sekolah. Skema ini, menurut Haris, dirancang untuk mengurangi beban mobilitas warga, terutama kelompok rentan.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari mereka yang tidak mungkin datang ke loket.

“Kami juga melakukan penyaluran secara jemput bola. Untuk penerima yang sudah lanjut usia, sakit, atau penyandang disabilitas, petugas kami datang langsung ke rumah. Ini kami lakukan agar tidak ada satu pun KPM yang kehilangan haknya hanya karena keterbatasan fisik,” katanya.

Haris pun memberi perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi bantuan tunai. Akses jalan terbatas, listrik belum sepenuhnya pulih, dan sebagian kantorpos tak dapat beroperasi normal. Pos Indonesia merespons dengan pembayaran manual dan penugasan petugas ke lapangan. Hingga saat kunjungan, penyaluran di wilayah bencana telah melampaui 80–89 persen, dan terus dikejar hingga tuntas.

“Untuk daerah bencana, Alhamdulillah, posisi penyaluran kami sudah mencapai sekitar 89 persen dari alokasi yang kami terima. Dan sampai saat ini, teman-teman kami masih terus bergerak bersama pendamping Kemensos untuk mencari dan menemukan KPM yang berhak menerima,” ujarnya.