Dinamika China Bayangi ASEAN dan Indonesia

 Dinamika domestik China dan perilaku politik luar negerinya dinilai semakin berpengaruh terhadap kawasan Asia Tenggara. Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian Indonesia karena berpotensi berdampak pada sektor ekonomi hingga stabilitas kawasan.

Pemulihan ekonomi China yang belum sepenuhnya solid pascapandemi masih dibayangi sejumlah persoalan struktural. Isu krisis properti, pengangguran, hingga persaingan tidak sehat di dalam negeri ikut membentuk arah kebijakan ekonomi negara tersebut.

Kondisi ini mendorong pergeseran arus barang China ke pasar Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, mulai merasakan tekanan dari masuknya produk-produk China dengan harga kompetitif.

Fenomena tersebut menjadi salah satu tantangan hubungan Indonesia–China pada 2025. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor perdagangan, tetapi juga pada keberlangsungan industri domestik.

Selain ekonomi, isu keamanan kawasan turut mengemuka dalam relasi ASEAN dan China. Ketegangan di Laut China Selatan dinilai masih menjadi sumber kekhawatiran, terutama terkait aktivitas maritim China di sekitar wilayah Asia Tenggara.

Indonesia juga disebut perlu mencermati klaim sepihak China yang berkaitan dengan garis putus-putus di Laut China Selatan. Perkembangan ini dipandang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Berbagai isu tersebut mengemuka dalam diskusi akhir tahun Forum Sinologi Indonesia (FSI) bertajuk “Refleksi 2025: Relasi China, Asia Tenggara, dan Indonesia.” Diskusi ini menghadirkan akademisi, diplomat, serta pengamat hubungan internasional.

Ketua FSI Johanes Herlijanto menyoroti bahwa pemerintah China telah melakukan sejumlah terobosan ekonomi. Salah satunya adalah pengembangan sektor teknologi mutakhir sebagai sumber pertumbuhan baru.

“Presiden Xi mencanangkan kekuatan produksi berkualitas baru untuk menciptakan peluang ekonomi,” ujar Johanes, dikutip Selasa 30 Desember 2025. Namun ia menilai sektor tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan lapangan kerja.

Menurutnya, banjir barang murah dari China menjadi dampak ekonomi yang paling terasa di Asia Tenggara saat ini. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi secara serius oleh negara-negara kawasan.

Masuknya investasi China ke Indonesia juga dipandang memiliki dua sisi. Di satu sisi berpotensi menyerap tenaga kerja, namun di sisi lain memunculkan tantangan baru.

“Isu tenaga kerja, transfer teknologi, dan ketergantungan produk perlu menjadi perhatian Indonesia,” tuturnya. Ia menilai kebijakan yang tepat diperlukan agar manfaat investasi tetap seimbang.

Dari perspektif geopolitik, Ahli Hubungan Internasional Universitas Presiden, Teuku Rezasyah menekankan pentingnya kewaspadaan Indonesia. Ia menilai dinamika klaim maritim China perlu terus dipantau.

“Beberapa pihak mengkhawatirkan perluasan garis putus-putus China hingga mencakup Natuna,” ujar Teuku. Meski belum terjadi, ia menyebut kewaspadaan tetap diperlukan.

Teuku juga menekankan bahwa hubungan Indonesia dan China berada pada posisi kerja sama sekaligus kompetisi. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk cermat menjaga keseimbangan kepentingan.

“Indonesia harus tetap bermain sesuai aturan dan menjaga politik luar negeri bebas aktif,” ungkapnya. Ia menilai Indonesia tidak bisa bergantung pada satu kekuatan besar saja.

Pandangan tersebut diperkuat oleh diplomat Kementerian Luar Negeri RI, Victor Harjono. Ia menegaskan pentingnya Indonesia menjaga posisi strategis di tengah dinamika geopolitik global.

“Indonesia harus fokus membangun jembatan dan menjunjung hukum laut internasional,” ujar Victor. Menurutnya, pendekatan ini relevan bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

Sementara itu, Guru Besar Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Prof Tuty Nur Mutia mengulas kompleksitas hubungan historis Indonesia dan China. Ia menilai relasi kedua negara mengalami pasang surut sejak era awal kemerdekaan.

“Hubungan RI dan RRC merupakan relasi bilateral yang paling kompleks,” tutur Tuty. Ia menyebut memori historis dan isu kedaulatan masih memengaruhi hubungan hingga kini.

Memasuki pemerintahan baru, Tuty berpandangan Indonesia menerapkan strategi hedging dalam menghadapi China. Pendekatan ini mengombinasikan kerja sama ekonomi dengan kehati-hatian keamanan.

“Sikap pragmatis dapat dipertahankan selama tetap terukur dan tegas,” kata Tuty. Ia menekankan isu kedaulatan harus tetap menjadi garis merah bagi Indonesia.