Tantangan Menuju Net Zero Emission di Indonesia

Upaya mencapai net zero emission menjadi salah satu agenda utama dunia untuk menekan laju perubahan iklim. Istilah net zero emission merujuk pada kondisi ketika jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer seimbang dengan emisi yang diserap kembali melalui berbagai mekanisme, seperti reforestasi, teknologi penangkapan karbon, dan pemanfaatan energi bersih. 

Dengan kata lain, emisi yang dihasilkan sektor energi, industri, transportasi, dan aktivitas manusia lainnya harus ditekan hingga mendekati nol, sementara sisa emisinya dikelola agar tidak menambah beban pemanasan global.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang terus meningkat menghadapi tantangan besar untuk mencapai target tersebut. 

Pemerintah menargetkan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, namun transisi energi menuju penggunaan energi yang lebih bersih memerlukan perubahan struktural, termasuk reformasi kebijakan energi, investasi teknologi, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman sebagai Keynote Speaker pada Diskusi Panel 1, menyampaikan bahwa di tengah peningkatan konsumsi energi nasional dan upaya menuju net zero emission, gas bumi menjadi energi transisi yang sangat strategis. 

Tantangannya adalah memastikan pasokan, infrastruktur, dan rantai pasok gas berjalan kuat agar dapat menopang pembangkit, industri, dan kebutuhan domestik secara berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi migas, percepatan pembangunan infrastruktur gas, serta penguatan rantai pasok energi nasional yang didukung kolaborasi lintas sektor, regulasi yang adaptif, dan iklim investasi yang kondusif.

Dikatakan oleh Jay Singgih, bahwa dunia saat ini berada di titik krusial yang dituntut untuk mengamankan pasokan energi, menurunkan emisi sekaligus menjaga lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. 

“Indonesia dianugerahi sumber daya biomassa yang melimpah, mulai dari limbah pertanian, residu kelapa sawit, bahan organik, hingga potensi biofuel dan biogas yang semuanya dapat menjadi kekuatan besar dalam agenda transisi energi kita jika ditata dan dikelola dengan baik,” kata Jay Singgih yang juga menjabat Wakil Ketua Umum ASPEBINDO.

Jay Singgih yang juga Ketua Umum INTRAMIGAS (Asosiasi Infrastruktur dan Transportasi Migas), menegaskan bahwa dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, serta dukungan pembiayaan yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang ada. 

Tantangannya bukan hanya membangun infrastruktur dan fasilitas bioenergi, tetapi sekaligus menciptakan ekosistem pendanaan yang dapat memastikan proyek-proyek yang layak, bankable, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan.

Untuk itu, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga permodalan, perbankan serta non-perbankan menjadi kunci keberhasilan transisi energi. Dukungan pembiayaan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan akan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga adil dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.