Riset Gallup Sebut Indonesia Aman, Democracy Institute: Bukti Negara Lindungi Rakyat

Sejumlah lembaga dan aktivis HAM menilai predikat Indonesia sebagai negara aman versi Gallup Global Safety Report 2025 perlu dibaca secara kritis. Temuan internasional tersebut dinilai menunjukkan keberhasilan aparat keamanan, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi HAM dan keadilan di lapangan.

Pandangan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Riset Gallup 2025: Benarkah Indonesia Salah Satu Negara Teraman di Dunia?” yang digelar Democracy Institute bersama YLBHI, aktivis pro-HAM, dan Cendekia Muda Nusantara di Cerita Cafe, Tebet, Jakarta Selatan.

Direktur Riset Democracy Institute Fahmi Ismail menyebut rasa aman publik merupakan indikator penting keberhasilan negara melindungi warganya. Ia menilai capaian Indonesia dalam survei Gallup tidak terlepas dari kerja aparat keamanan.

“Predikat Indonesia sebagai salah satu negara teraman versi Gallup adalah bukti negara hadir melalui kerja profesional aparat keamanan dan penegak hukum. Ini patut kita apresiasi sebagai capaian bersama,” kata Fahmi.

Ia menambahkan, hasil riset menunjukkan tingkat rasa aman masyarakat berada pada level tinggi. Democracy Institute menilai hal itu sebagai hasil kerja Polri, TNI, serta elemen negara lain dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat.

Namun, YLBHI menilai capaian tersebut tidak menghapus persoalan kekerasan struktural dan pelanggaran HAM. Perwakilan YLBHI, Zainal Arifin, menyebut masih ada represi terhadap pembela HAM dan ketidakadilan hukum bagi kelompok rentan.

“Karena Riset Gallup menyampaikan demikian, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan yang pro-HAM. Negara kita sedang disorot media asing soal isu HAM,” ujar Zainal.

Aktivis pro-HAM Zulkifli Kall Halang juga menilai indikator keamanan global sering tidak menangkap rasa takut warga terhadap aparat maupun ancaman kriminalisasi. Menurutnya, ruang sipil menyempit bagi mahasiswa, buruh, petani, hingga jurnalis.

Ia menambahkan, laporan Gallup tetap menjadi pijakan penting karena menunjukkan Indonesia masih dipandang aman oleh warga negara asing. “Negara kita masih menjadi harapan hidup karena tidak kalah bersaing dengan negara lain soal tingkat keamanan hidup,” ujarnya.

Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara Afan Ari Kartika menekankan perlunya definisi keamanan yang berkeadilan. Menurutnya, keamanan bukan sekadar minim konflik, tetapi juga jaminan keadilan sosial dan perlindungan hak warga.

“Negara aman tidak hanya soal stabilitas, tetapi bagaimana negara menjamin keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan perlindungan hak-hak warga,” kata Afan.

Melalui forum tersebut, para penyelenggara menegaskan bahwa temuan survei internasional tidak boleh digunakan untuk menutup persoalan keamanan dan HAM di dalam negeri. Mereka berkomitmen mendorong demokrasi substantif, supremasi hukum, dan keamanan berbasis keadilan sosial.