Zulhas Dorong Ekonomi Desa Lewat Kopdes: Indonesia Terang Itu dari Lilin-lilin Kecil di Desa
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan kedaulatan ekonomi Indonesia tidak bisa bertumpu hanya pada pertumbuhan kota-kota besar. Pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan rantai pasok lokal.
Zulhas menolak anggapan bahwa kemajuan ekonomi cukup digerakkan oleh sedikit pelaku besar atau pusat kota saja. Menurutnya, tidak mungkin Indonesia 'terang' hanya dari segelintir pengusaha besar di ibukota saja.
Kekuatan ekonomi justru lahir dari desa-desa yang produktif. Menurut Zulhas, praktik inilah yang dilakukan Tiongkok dan Korea Selatan sehingga negaranya bisa maju pesat dalam dua dekade terakhir.
"Tidak mungkin, Indonesia terang cuma dari Jakarta. Ada Monas, Indonesia terang. Maksud saya, ada 10 pengusaha besar, Indonesia cerah. Tidak, tidak bisa. Indonesia akan berdaulat di bidang ekonomi lalau ada lilin-lilin kecil yang menyalah di seluruh desa. Baru kita akan terang. Itulah saya kira yang dibangun di Tiongkok dan Korea Selatan," jelas Zulhas dalam paparan di acara Bisnis Indonesia Conference di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025.
Kebutuhan bahan pokok dan sayur mayur yang dijual di pasar tradisional di Bali. (foto ilustrasi)
Berdasarkan kondisi tersebut, Zulhas menyampaikan pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk menghidupkan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya menciptakan wirausaha baru dengan membangun ekosistem yang memungkinkan masyarakat desa lebih kreatif dan mandiri.
"Kita harus mengembangkan ekonomi di desa-desa. Bicara ekonomi itu sesuatu yang biasa dan akan lahir entrepreneur-entrepreneur baru," ujar Zulhas.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru berupa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) yang berperan sebagai offtaker komoditas lokal. Kopdes akan memastikan hasil panen atau ternak rakyat terserap dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, bukan harga rendah dari tengkulak.
“Kalau petani gabahnya banyak tidak laku, dibeli. Kopdes harus dengan harga pemerintah. Tengkulak-tengkulak harus habis,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem ini akan bekerja dengan prinsip closed-loop economy, di mana Kopdes, BUMDes, UMKM, hingga jaringan usaha desa akan memasok kebutuhan ke Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan memangkas jalur distribusi yang selama ini terlalu panjang dan merugikan petani serta peternak.
Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, masyarakat desa diharapkan semakin melek terhadap layanan keuangan formal dan tidak lagi bergantung pada tengkulak maupun rentenir.
“Petani di desa sekarang pinjam uang bagi dua. Pemerintah menentukan harga gabah Rp6.500, dibeli Rp5.000 oleh tengkulak. Kita pangkas. Sekarang sudah nggak ada lagi,” pungkas Zulhas.
