Top 6+ Tantangan Inklusi Keuangan di Indonesia, Akses hingga Kemampuan SDM Jadi Sorotan
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 92,74 persen. Meski begitu, riset Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bertajuk Annual Members Survey (AMS) 2024–2025 menunjukkan temuan berbagai tantangan dalam merealisasikan inklusi keuangan di Tanah Air.
Tingginya tingkat inklusi keuangan menandakan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal kini semakin merata di berbagai wilayah. Laporan tahunan AMS ini menyoroti berbagai tantangan struktural yang perlu diatasi secara kolektif agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menegaskan temuan AMS menjadi penting bagi arah perkembangan industri financial-technology (fintech) nasional. Dengan mengatasi berbagai hambatan ini menjadi upaya untuk 'mendewasakan' industri fintech dalam negeri serta memastikan pertumbuhan dan perlindungan untuk konsumen.
“Tantangan-tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan peta jalan untuk memperkuat ekosistem. Kita telah memasuki fase maturing, dan fokus kita adalah memastikan inovasi tumbuh dengan tata kelola yang kuat, perlindungan konsumen yang kokoh, serta dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas,” tutur Pandu dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 November 2025.
Dalam laporan tersebut menyoroti bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses layanan keuangan formal hingga infrastruktur maupun faktor sosial-ekonomi. Berikut lima hambatan hasil temuan AMS terkait tantangan yang dihadapi pelaku fintech di Indonesia dalam merealisasikan inklusi keuangan.
1. Pengguna Terkonsentrasi di Kota Metropolitan
AMS mencatat sebaran pengguna fintech masih sangat terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dengan angka mencapai 73,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penetrasi layanan ke wilayah non-metropolitan masih terbatas.
2. Hambatan Akses untuk Sebagian Kalangan
Mayoritas pengguna berasal dari kelompok berpendapatan menengah, yaitu Rp 5–10 juta sementara masyarakat berpenghasilan rendah di kisaran Rp 0–5 juta masih menghadapi hambatan akses terhadap layanan keuangan yang justru paling mereka butuhkan. Temuan ini menegaskan pentingnya perluasan inklusi keuangan digital secara lebih merata.
3. Risiko Phising
Isu keamanan siber dan penipuan (scam) tetap menjadi salah satu hambatan tercapainya inklusi keuangan di Indonesia. Phishing tercatat sebagai jenis serangan siber paling umum, dialami oleh 27,12 persen perusahaan fintech pada 2025, meskipun menurun dari 33,59 persen pada 2024.
Tantangan terbesar justru berasal dari luar perusahaan. Sebanyak 82,98 persen responden melaporkan bahwa fraud eksternal menjadi ancaman dominan, baik yang berasal dari konsumen, sindikat kejahatan siber, maupun pihak ketiga.
4. Ketimpangan Literasi Keuangan dan Pesatnya Ekspansi
AMS juga menyoroti peningkatan edukasi dan literasi keuangan digital. Ini tidak lepas dari 43,44 persen perusahaan yang menjadikan literasi sebagai program utama dalam perlindungan konsumen.
Namun demikian, belum sepenuhnya sejalan dengan pesatnya ekspansi produk dan inovasi fintech. Sebesar 59,02 persen pelaku industri masih menilai rendahnya literasi sebagai tantangan terbesar dalam mendorong inklusi keuangan.
5. Kelangkaan SDM di Bidang AI dan Big Data
AMS 2024–2025 juga menyoroti kesenjangan keahlian sebagai tantangan besar. Sebanyak 65,57 persen responden melaporkan kekurangan talenta di bidang kecerdasan buatan (AI) dan Big Data, dua kompetensi yang menjadi pondasi penting bagi inovasi dan keamanan digital.
6. Rendahnya Keberagaman Gender di Jabatan Eksekutif
Tantangan lain adalah representasi perempuan di posisi strategis juga masih terbatas. Sebanyak 75 persen perusahaan belum memiliki CEO perempuan, dan 71 persen melaporkan bahwa komposisi direksi perempuan masih berada di bawah 25 persen.
AFTECH mencatat perlunya upaya yang lebih besar untuk memperkuat keberagaman dalam kepemimpinan. Dalam aspek keberlanjutan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) juga masih terbatas, dengan hanya 27,05 persen perusahaan fintech yang memiliki program ESG formal.
