3 Prioritas Utama Percepatan Pencapaian Target SDGs di Indonesia

Penguatan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah terus dilakukan sebagai upaya mempercepat target Governance for Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.

Kerangka kerja dan sistem tata kelola SDGs tahun 2030 diketahui dirancang untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati PBB. Meliputi mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030.

Untuk mencapai itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama UNPOG/DPIDG/United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) dan Tanoto Foundation menggelar Workshop Training of Trainers (ToT) on Effective National to Local Governance for SDGs Implementation in Indonesia di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta.

Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, hanya sekitar 70 persen target global yang berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.

“Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, angka stunting yang masih 21,5 persen, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu,” ujar Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, Agus Sudrajat, dikutip dari keterangannya, Jumat, 14 November 2025.

Agus menjelaskan, kegiatan ini berfokus pada tiga prioritas utama percepatan SDGs di Indonesia. Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yaitu memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs.

Ia mencontohkan, keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren. Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).

Ketiga, sistem data dan pemantauan berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif, misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti.

“Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat,” tegasnya.

LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.

Sementara itu, Head of Office UNPOG/DPIDG/UN DESA, Changseob Han, menekankan pentingnya membangun lembaga publik yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global.

“Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik. Di masa seperti ini, peran institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.

Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry, menyampaikan, kolaborasi antara Tanoto Foundation dan LAN menjadi bentuk nyata kemitraan strategis dalam mendukung tata kelola yang efektif dan berbasis data.

“Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas pelatih dan policy champions dalam mengawal implementasi SDGs, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.