Angka Pengangguran Indonesia vs Malaysia di 2025, Siapa Lebih Tangguh Hadapi Pasar Kerja?

Job Fair, Ribuan Pelamar Penuhi Stadion di GBK
Job Fair, Ribuan Pelamar Penuhi Stadion di GBK

 Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia sering dibandingkan karena memiliki struktur ekonomi yang mirip serta jumlah tenaga kerja yang besar. Meski begitu, kondisi pasar kerja di kedua negara rupanya menunjukkan dinamika yang berbeda di tahun ini. 

Di Indonesia, angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Sementara di Malaysia, meskipun tingkat penganggurannya relatif rendah, negara ini menghadapi tantangan lain, yakni banyak lulusan perguruan tinggi yang terpaksa bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya. 

Angka Pengangguran Indonesia Vs Malaysia

Petugas memberikan brosur informasi lowongan pekerjaan pada Indonesia Spectacular Job Fair “JOB FOR CAREER” Festival 2019 di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Meski sedikit turun dibanding Agustus 2024 yang mencatat TPT 4,91 persen, angkanya justru naik dibanding survei Februari 2025 (4,76 persen). 

Itu berarti terjadi peningkatan jumlah pengangguran sekitar 180 ribu orang dalam enam bulan terakhir.

Menurut penjelasan BPS, pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi (5,75 persen) dibandingkan pedesaan (3,47 persen). Kelompok usia 15–24 tahun menjadi yang paling rentan, dengan tingkat pengangguran mencapai 16,89 persen. Sementara itu, kelompok usia 60 tahun ke atas mencatat TPT paling rendah, yakni 1,71 persen.

Bila dilihat dari jenjang pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati posisi tertinggi dengan TPT 8,63 persen, sedangkan lulusan SD ke bawah hanya 2,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, belum tentu peluang kerja semakin terbuka, terutama jika tidak sesuai kebutuhan industri.

Sementara itu, Malaysia mencatat tingkat pengangguran yang relatif rendah, yaitu 3 persen pada kuartal ketiga 2025. "Angka ini termasuk yang terendah dalam satu dekade terakhir," demikian seperti dikutip dari laporan The Edge Malaysia, Kamis, 13 November 2025.

Namun, di balik stabilitas tersebut, Malaysia menghadapi masalah baru: lebih dari sepertiga lulusan universitas dan diploma bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka.

Menurut laporan Department of Statistics Malaysia (DOSM), jumlah underemployment berbasis keahlian naik sedikit menjadi 1,96 juta orang, atau sekitar 35,5 persen dari total pekerja berpendidikan tinggi. Artinya, banyak sarjana yang kini bekerja di pekerjaan semi-terampil atau bahkan tidak membutuhkan gelar sama sekali.

Jumlah penganggur di Malaysia turun 0,2 persen menjadi 519.900 orang, sementara angkatan kerja tumbuh 0,7 persen menjadi 17,49 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja pun naik tipis menjadi 70,9 persen.

Dari sisi wilayah, Putrajaya mencatat tingkat pengangguran terendah (1,4 persen), disusul Pahang (1,7 persen) dan Selangor (1,8 persen). Selangor juga menjadi provinsi dengan partisipasi tenaga kerja tertinggi (78,2 persen).

Sektor jasa masih menjadi penyumbang utama lapangan kerja di Malaysia, terutama perdagangan grosir dan eceran, akomodasi, kuliner, serta informasi dan komunikasi. Selain itu, sektor manufaktur, konstruksi, pertambangan, dan pertanian juga menunjukkan peningkatan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran usia muda 15–24 tahun di Malaysia juga menurun menjadi 10,1 persen, sementara kelompok 15–30 tahun stabil di 6,2 persen.

Perbandingan data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan jumlah pengangguran yang tinggi, sedangkan Malaysia berjuang dengan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Kedua negara sama-sama dihadapkan pada tantangan baru dalam era digital dan otomasi yang menuntut peningkatan keahlian. Jika tidak diantisipasi, baik pengangguran terbuka di Indonesia maupun underemployment di Malaysia akan berpotensi jadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.