Musim Hujan Waspada DBD, BPJS Kesehatan: Bisa Dirujuk!
BMKG memprediksi bahwa musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan dimulai lebih awal pada Agustus di beberapa wilayah, dengan puncaknya diperkirakan antara November dan Desember 2025, serta Januari hingga Februari 2026 di Kalimantan bagian timur.
Hal ini meningkatkan risiko bahaya hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor, dan angin kencang, faktor yang dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk dan memperluas penularan penyakit seperti dengue. Scroll untuk info lengkapnya, yuk!
Menanggapi situasi tersebut, Derek Wallace, President, Global Vaccine Business Unit, Takeda Pharmaceuticals, menyatakan, dalam lima tahun terakhir, dunia mengalami peningkatan signifikan kasus dengue atau DBD, terutama di kawasan Amerika. Hingga akhir April 2024, lebih dari 7,6 juta kasus telah dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), termasuk lebih dari 16.000 kasus berat dan lebih dari 3.000 kematian.
Data dari Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa Indonesia masih menyumbang sekitar 66 persen kematian akibat dengue di Asia tahun lalu, sekaligus menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan Asia pada 2024. Namun di tengah tren peningkatan global tersebut, Indonesia justru berhasil menekan laju kasus dengue secara signifikan pada tahun 2025.

Pelaksana Harian Direktur Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Prima Yosephine, MKM, mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mengintensifkan upaya penanggulangan Dengue melalui pendekatan komprehensif multi-sektoral.
“Apabila kita mencermati tren dalam dua dekade terakhir, kasus Dengue di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2005 tercatat 95.279 kasus, meningkat menjadi 114.720 kasus pada 2023, dan melonjak menjadi 257.271 kasus pada 2024. Situasi sampai 28 Oktober 2025, telah dilaporkan 131.393 kasus dan 544 kematian,” bebernya saat media breafing yang digelar Takeda di Jakarta.
Data ini menunjukkan bahwa Dengue masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan. Tidak hanya mengancam jiwa, dengue juga menimbulkan beban signifikan bagi keluarga dan sistem kesehatan nasional yang membiayai pengobatan.
Berada dalam ruang diskusi yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ghufron Mukti, MSc, PhD, menjelaskan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami gejala DBD dijamin oleh Program JKN dan dapat langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar untuk pemeriksaan, pengobatan, dan layanan penunjang. Jika menurut penilaian medis perlu penanganan lanjutan, peserta akan dirujuk ke rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Proses rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis dan kondisi klinis, bukan semata jenis penyakit atau permintaan peserta. Masih banyak yang keliru mengira DBD tidak bisa dirujuk, padahal tetap dijamin dalam Program JKN, dapat ditangani di FKTP sesuai kewenangan dokter, dan bisa dirujuk bila ada indikasi medis,” ujar Prof. Ghufron.
Ia menambahkan, ketentuan ini mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Dari 736 daftar penyakit dalam SKDI, 144 di antaranya termasuk DBD merupakan kompetensi wajib dokter FKTP. Panduan penanganannya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022, HK.01.07/Menkes/1936/2022, serta Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Infeksi Dengue Anak dan Dewasa.
“Selain berdampak pada pasien dan masyarakat, dengue juga menimbulkan beban besar bagi sistem kesehatan dan perekonomian nasional. Dari sisi pembiayaan, data BPJS Kesehatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, biaya klaim perawatan pasien demam dengue dan DBD tercatat sebesar Rp626 miliar, meningkat menjadi Rp1,39 triliun pada 2022, dan mencapai lebih dari Rp1,26 triliun pada 2023. Angka ini lebih dari dua kali lipat pada 2024, dengan total klaim Rp2,9 triliun untuk lebih dari satu juta kasus rawat inap,” bebernya.
Dari sisi klinis, Penasihat Satuan Tugas (Satgas) Imunisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD, KAI, menegaskan bahwa infeksi dengue pada kelompok dewasa, khususnya mereka yang memiliki penyakit penyerta (komorbiditas), dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak terdeteksi sejak dini.
“Pasien dengan hipertensi dapat mengalami kondisi 2–3 kali lebih berat, sedangkan pasien obesitas 1,5–2 kali lebih berat, diabetes 3–5 kali, bahkan pada pasien dengan gangguan ginjal kronis, tingkat keparahan bisa mencapai hingga tujuh kali lipat. Lebih lanjut, infeksi dengue juga berdampak nyata terhadap produktivitas dan kualitas hidup penderita,” tuturnya.
Berdasarkan studi kasus tahun 2018–2020 terhadap 45 karyawan yang terinfeksi dengue, rata-rata mereka harus absen selama enam hari kerja. Bahkan, dua dari tiga di antaranya masih mengalami kelelahan selama beberapa minggu setelah dinyatakan sembuh. Apabila seseorang kembali terinfeksi dengue, risiko terjadinya dengue berat akan meningkat secara signifikan.
Menurut Prof. Samsuridjal, pencegahan dan deteksi dini merupakan langkah krusial untuk mencegah kondisi darurat medis. Ia juga menekankan pentingnya memperluas cakupan imunisasi sebagai bagian dari strategi pencegahan yang komprehensif.
“Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI telah merekomendasikan vaksin dengue ke dalam jadwal imunisasi dewasa untuk bisa melindungi orang dewasa dan lanjut usia. Pencegahan dengue adalah tanggung jawab bersama lintas kelompok usia, dan hanya dapat dicapai melalui kesadaran kolektif serta aksi yang terkoordinasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K), menjelaskan, anak-anak masih menjadi kelompok paling rentan terhadap infeksi dengue dan berisiko tinggi mengalami dengue berat yang berdampak kematian.
Di tahun 2024 saja, sekitar 43 persen kasus dengue terjadi pada golongan usia < 14 tahun dengan proporsi kematian terbesar yaitu 53 persen terjadi pada golongan usia 5-14 tahun. Penyebab kematian tersering adalah syok atau renjatan yang terjadi pada hari ke 4-5 demam.
Seperti diketahui, Demam Berdarah Dengue memiliki tiga fase: 1-3 hari pertama merupakan fase demam; hari ke-4-5 adalah fase kritis; dan hari ke-6-7 adalah fase penyembuhan. Bila demam turun pada hari 4-5 bukan berarti sembuh 100 persen tapi perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya syok.
“Orang tua perlu berhati-hati dan waspada terhadap adanya syok dalam fase kritis. Bila anak tampak lemas, pucat, kaki tangan dingin, nyeri perut hebat perlu segera berobat ke fasyankes terdekat,” pungkasnya.
Prof. Hartono menambahkan bahwa sampai saat ini, masih belum ada obat khusus untuk menyembuhkan dengue.
“Pencegahan, diagnosis dini dan intervensi segera tepat waktu sangat penting dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas DBD. Pencegahan yang terintegrasi, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, menjalankan program 3M plus terutama di musim hujan penting untuk mengurangi populasi nyamuk. Imunisasi bagi anak-anak yang memenuhi syarat mulai usia empat tahun, memberikan perlindungan terhadap virus dengue,” katanya.
“Lebih lanjut, bila anak telah menderita demam, orang tua memiliki peran sentral dalam membawa anak berobat segera. Mengingat keterlambatan diagnosis dan intervensi berperan dalam terjadinya DBD yang berat. Oleh karena itu, pencegahan merupakan aspek penting yang perlu dilakukan di masyarakat,” tutupnya.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dengue merupakan ancaman yang terus meningkat di Indonesia dan telah menyebar ke seluruh wilayah. Mengingat kondisi cuaca saat ini, risiko penularan dengue berpotensi meningkat, dengan jumlah daerah endemis naik menjadi 471 pada 2025, dan hampir semua kabupaten/kota telah melaporkan kasus, meski beberapa bersifat sporadis.
Namun, data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realita beban yang sesungguhnya. Di luar beban klaim rawat inap akibat dengue kepada BPJS, masih ada biaya lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang ditanggung masyarakat, di antaranya pengeluaran asuransi swasta, berkurangnya produktivitas, dampak ekonomi yang lebih luas, serta tekanan emosional bagi pasien dan keluarga.
Oleh karena itu, penerapan langkah pencegahan dini sangat penting, dan ke depan diperlukan streamline data yang lebih baik, yang tentunya diperlukan juga kontribusi dari seluruh pihak terkait, agar strategi penanggulangan dengue dapat lebih tepat sasaran, sehingga Indonesia dapat mencapai target Zero Dengue Deaths 2030.
“Kami bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan penting ini dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memerangi dengue, Takeda siap berdampingan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian dengue, serta bersama-sama mewujudkan target Zero Dengue Deaths by 2030,” tutup Derek Wallace.