Perkuat Pertahanan Nasional, Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor!

 Dalam upaya memperkuat kemandirian pertahanan nasional, sinergi nyata antara kebijakan pemerintah, kolaborasi lintas sektor. Melalui industri dan peran aktif akademisi dalam riset dan inovasi teknologi menjadi elemen yang sangat penting.

Dalam konteks ini, sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan sektor industri menjadi kunci utama dalam mendorong inovasi, penguasaan teknologi, dan kemandirian bangsa dalam bidang pertahanan.

Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam seminar bertema "Membangun Kemandirian Pertahanan Negara melalui Kebijakan, Interdependensi Industri Pertahanan, dan Peningkatan Peran Akademisi" di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Oktober 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Norman Joesoef, Founder Republikorp yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan bahwa kemandirian pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi alat utama sistem senjata (alutsista). Menurutnya, tolok ukur sejati terletak pada kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi, data, dan algoritma tiga aspek utama yang menjadi fondasi pertahanan masa depan.

“Dunia yang kini bergerak dalam situasi volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) menuntut kesiapan pertahanan yang adaptif, inovatif, dan berakar pada keunggulan pengetahuan,” kata Norman.

Ia mengatakan kebijakan Perisai Trisula Nusantara yang digagas pemerintah menjadi salah satu arah strategis menuju hal itu, dengan tiga fokus utama, yaitu modernisasi alutsista, interoperabilitas TNI, dan pembangunan industri pertahanan berkelanjutan.

Dengan potensi pertumbuhan industri pertahanan nasional yang terus meningkat, lanjut dia, peluang penguatan kapasitas nasional semakin terbuka lebar. Namun, kemandirian tidak lahir dari ketersediaan sumber daya semata, melainkan dari perubahan pola pikir menuju kepercayaan pada kemampuan bangsa sendiri.

Menurutnya, tantangan pertahanan masa kini tidak lagi datang hanya dari kekuatan militer, tetapi juga dari ketahanan energi, stabilitas rantai pasok, serta arus narasi publik yang dapat mempengaruhi persepsi dan stabilitas nasional.

Untuk mempercepat hal tersebut, dibutuhkan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan industri. Kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi “mesin utama inovasi” (engine of innovation) dalam mempercepat riset dan rekayasa sistem pertahanan nasional.

Selain aspek teknologi, karakter pertahanan masa depan akan bergeser dari perang konvensional menjadi perang secara hibrida (hybrid warfare). Kemenangan suatu negara akan sangat ditentukan oleh kemampuannya memproses data, mengambil keputusan cepat, dan mengeksekusi strategi berbasis kecerdasan buatan.

Dalam paparannya, Norman juga menekankan bahwa keberhasilan pertahanan bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Data global menunjukkan lebih dari 80 persen tenaga kerja industri pertahanan dunia berasal dari latar belakang STEM, dan kekurangan talenta di bidang ini menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan sektor pertahanan global.

Ilustrasi pendidikan bela negara.

Norman menegaskan, kemandirian pertahanan tidak hanya dibangun oleh mesin dan algoritma, tetapi oleh kepercayaan antar manusia yang bekerja di dalamnya: pemerintah, industri, akademisi, dan militer. Nilai-nilai seperti kolaborasi, empati, ketangguhan, dan integritas menjadi dasar membangun sistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pertahanan bukan sekadar proyek teknologi, melainkan proyek kebangsaan yang menyatukan ilmu, kebijakan, dan moral bangsa. Dengan memperkuat kolaborasi antar sektor, Indonesia diyakini mampu membangun ekosistem pertahanan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi, menuju visi Indonesia Emas 2045.