Pemerintah Tegas, Menko Yusril Pastikan Indonesia Tak Beri Visa Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam

 Pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya terhadap rencana kehadiran atlet Israel di ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat bertanding di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril dalam keterangan video Kamis, 9 Oktober 2025.

Yusril menegaskan, keputusan ini merupakan implementasi langsung dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan di hadapan Sidang Umum PBB bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum negara itu mengakui kemerdekaan Palestina.

Selain sejalan dengan arahan Presiden, Yusril menuturkan bahwa keputusan tersebut juga mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia yang menolak keras kehadiran atlet dari negara tersebut.

“Pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut berita-berita media Israel, akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menyebut bahwa keputusan itu telah dikonsultasikan bersama kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Ia mengatakan telah berbicara dengan Menteri Imipas Agus Andrianto terkait hal tersebut.

“Beliau menjelaskan bahwa memang pernah ada surat sponsorship dari federasi olahraga senam artistik ini, tetapi karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia akan menolak memberikan visa kepada atlet Israel maka federasi senam artistik ini juga sudah menarik kembali surat sponsorship yang mereka ajukan waktu yang lalu,” jelas Yusril.

Gubernur DKI Pramono Anung: Saya Tidak Mengizinkan Atlet Israel Masuk Jakarta

Penolakan terhadap kedatangan atlet Israel juga disuarakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengizinkan atlet Israel berlaga di Ibu Kota.

“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Pramono menilai, pemerintah dan panitia penyelenggara harus berhati-hati dan mempertimbangkan kondisi geopolitik global serta sensitivitas publik terhadap isu Palestina.

“Tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan memantik kemarahan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, luka masyarakat Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza masih sangat dalam, dan kehadiran atlet Israel bisa menimbulkan gejolak sosial yang tidak perlu.

“Pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah jelas. Sikap Indonesia terhadap Palestina sudah tegas. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” tegasnya.

Muhammadiyah: Mengizinkan Atlet Israel Adalah Pelanggaran Konstitusi

Dari kalangan organisasi keagamaan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyuarakan penolakan keras. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menilai izin terhadap atlet Israel akan mencederai nilai dasar bangsa dan konstitusi Indonesia.

“Kalau pemerintah Indonesia mengizinkan Tim Senam Israel berpartisipasi, maka itu sudah melecehkan konstitusi,” kata Anwar dalam keterangan tertulis.

Ia menegaskan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga kehadiran atlet dari negara tersebut akan bertentangan dengan prinsip anti-penjajahan yang dijunjung tinggi dalam Pembukaan UUD 1945.

“Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel, sementara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan mereka? Ini bertentangan dengan prinsip anti-penjajahan dan nilai perikemanusiaan yang kita junjung,” ujarnya.

DPR RI: Jangan Sampai Kita Kebobolan Lagi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah bersikap tegas dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu, seperti kasus batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 karena keikutsertaan tim Israel.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi,” kata Sukamta.

Ia menilai, pemberian izin kepada atlet Israel tidak hanya berpotensi memicu polemik publik, tetapi juga bisa dianggap mengkhianati nilai dasar perjuangan Indonesia sejak kemerdekaan.

“Dari dulu, Indonesia konsisten menolak penjajahan. Itu tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945. Jadi sikap kita tidak boleh ambigu,” ujarnya.

MUI: Sikap Indonesia terhadap Palestina Adalah Amanat Konstitusi

Penolakan juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa pemerintah harus tetap memegang amanat konstitusi dalam menyikapi isu ini.

“Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 maupun senam artistik, yang diikuti oleh Israel,” kata Prof Sudarnoto dalam pernyataannya yang dikutip dari situs resmi MUI.

Menurutnya, pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Sikap Indonesia terhadap Palestina adalah amanat konstitusi yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan apa pun,” ujarnya.

Sudarnoto menilai, kehadiran atlet Israel di Indonesia pada saat kondisi geopolitik masih memanas bisa memicu gejolak besar dan mencederai komitmen bangsa terhadap kemerdekaan Palestina.