Isu Mafia Slot Penerbangan di Indonesia, Kemenhub Tegaskan Tidak Ada
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menepis dugaan adanya praktik mafia dalam pengaturan jam penerbangan atau slot time di industri penerbangan nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, memastikan bahwa mekanisme penentuan slot penerbangan sepenuhnya transparan dan mengikuti aturan yang berlaku.
Menurut Lukman, maskapai memiliki kebebasan untuk memilih jadwal penerbangan sesuai kebutuhan operasional dan pasar, selama slot tersebut tersedia di bandara.
“Enggak ada mafia slot. Slot penerbangan itu kan tergantung airline, mau dipilih jam berapa, terserah dia. Tapi biasanya dipertimbangkan berdasarkan pasar, rotasi pesawat, dan ketersediaan slot di bandara,” kata dia dilansir dari Kompas.com (1/10/2025).
Ia menambahkan, apabila ada slot kosong, pihak bandara akan memberitahukan kepada maskapai agar mereka bisa memutuskan untuk mengambilnya atau tidak.
Dengan demikian, dugaan adanya pihak yang mengatur atau memperjualbelikan slot penerbangan dianggap tidak berdasar.
Aturan tentang slot penerbangan di Indonesia
Lebih lanjut, Lukman mengingatkan bahwa penggunaan slot penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025.
Berdasarkan aturan tersebut, jika maskapai tidak menggunakan slot yang sudah diberikan selama dua minggu berturut-turut, maka slot tersebut akan otomatis dicabut dan dikembalikan ke Kemenhub.
“Kalau tidak dipakai dua minggu, langsung kita cabut. Jadi tidak bisa slot ditahan seenaknya. Bahkan sepanjang Mei sampai Juli 2025, kami sudah mencabut 651 slot penerbangan karena tidak digunakan,” tegasnya.
Isu mafia slot penerbangan Indonesia
Isu dugaan adanya mafia slot penerbangan sebelumnya mencuat dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero), Senin (22/9/2025).
Negara yang tidak memiliki bandara.
Anggota Komisi VI, Mufti Anam, mempertanyakan mengapa Garuda maupun Citilink tidak hadir di jam-jam penerbangan favorit, sementara maskapai swasta justru mendominasi.
“Saya ada curiga, ketika saya terbang di jam-jam tertentu, kenapa Garuda dan Citilink enggak ada? Kenapa justru maskapai swasta yang ada?” ujar Mufti saat itu.
Menanggapi hal ini, Kemenhub menegaskan kembali bahwa distribusi slot penerbangan dilakukan secara adil dan terbuka, serta tidak ada ruang untuk praktik mafia dalam sistem tersebut.
