Kasus Keracunan MBG Bikin Anak Trauma, Dedi Mulyadi Tegaskan Tolak Moratorium

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya.

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berdampak panjang.

"Itu menimbulkan trauma, traumanya adalah anak yang harusnya mendapat asupan gizi, itu kan menjadi keracunan, kan menjadi trauma. Traumanya nanti mereka tidak mau makan lagi terhadap makanan yang disajikan, sedangkan makanan (MBG) yang disajikan itu kan tiap hari dilakukan," ujarnya saat ditemui di Bale Pakuan, Bogor, Rabu (24/9/2025).

Dedi menegaskan, kasus keracunan berulang ini cukup untuk menjadi dasar evaluasi menyeluruh, mengingat Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus terbanyak.

Apa Penyebab Keracunan MBG Menurut Gubernur?

Dalam keterangannya, Dedi menyoroti buruknya manajemen penyelenggaraan program MBG. Menurutnya, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah penerima layanan dengan tenaga pelayan yang tersedia.

Selain itu, cara penyajian makanan juga dinilai kurang tepat. Ia mencontohkan, makanan sering dimasak pada tengah malam, kemudian baru disajikan keesokan siangnya dalam jumlah besar.

"Yang dilayaninya sekian ribu orang, kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh, kemudian ditambah lagi juga ingin memberikan layanan secara sekaligus. Misalnya, masaknya jam 1 malam atau masaknya jam 12 malam, disajikannya jam 12 siang, kan jarak waktunya lama," ungkapnya.

Pola distribusi seperti ini, menurutnya, meningkatkan risiko makanan basi dan akhirnya mengakibatkan keracunan massal.

Bagaimana Langkah Evaluasi yang Akan Dilakukan?

Sebagai langkah konkret, Gubernur Dedi akan segera memanggil pengelola MBG di Jawa Barat pada pekan depan.

Evaluasi difokuskan pada dua aspek penting, yakni kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan dan kesesuaian kualitas makanan dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kalau penyelenggara tidak mampu, atau vendor tidak punya kemampuan, ya harus diganti," tegasnya.

Dedi menambahkan, pihaknya akan memastikan program MBG berjalan sesuai standar. Hal ini menjadi prioritas agar manfaat program tetap dirasakan anak-anak tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Apakah Program MBG Akan Dihentikan Sementara?

Menanggapi wacana moratorium program MBG, Dedi menegaskan tidak akan langsung menghentikan program tersebut.

Baginya, menghentikan program bukanlah solusi tepat karena MBG masih menjadi kebutuhan penting dalam menjaga gizi anak-anak di Jawa Barat.

"Yang harus kami lakukan itu lihat dulu, penyelenggara mampu atau tidak. Kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak. Dua hal itu yang akan jadi obyek penyelidikan saya," katanya.

Evaluasi yang dilakukan bukan hanya untuk mencegah kasus keracunan berulang, tetapi juga untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan agar lebih aman dan profesional.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, Dedi menilai kasus keracunan ini memberikan dampak besar pada psikologis anak-anak.

Anak yang seharusnya mendapatkan asupan gizi justru mengalami trauma karena pernah keracunan.

Kondisi ini bisa membuat mereka enggan kembali mengonsumsi makanan dari program MBG, padahal tujuan utama program adalah untuk menunjang kesehatan.

Dedi memastikan bahwa pemerintah provinsi akan terus memperbaiki tata kelola program MBG. Ia menekankan pentingnya menempatkan penyelenggara yang kompeten dan memastikan kualitas makanan sesuai dengan standar yang berlaku.

"Orang yang memegang amanah, tetapi tidak sesuai harapan harus diganti," tegasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Kekhawatiran Dedi Mulyadi Usai Jabar Jadi Daerah Terbanyak Keracunan MBG".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.