Iran Resmikan Aturan Baru di Selat Hormuz, Ini Negara yang Bisa Diizinkan Lewat
Di tengah blokade Selat Hormuz, baru-baru ini Iran dilaporkan akan memperkenalkan aturan baru bagi kapal-kapal yang ingin melintas di jalur tersebut termasuk pungutan biaya transit. Langkah ini muncul saat AS terus mendorong tercapainya kesepakatan guna membuka kembali Selat Hormuz. Informasi itu diungkap sebuah jurnal pelayaran internasional.
“Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) telah memperkenalkan kerangka aturan baru yang mewajibkan kapal memperoleh izin transit dan membayar biaya sebelum berlayar,” tulis Lloyd’s List, jurnal industri yang memantau perdagangan dan pelayaran maritim global dikutip dari laman NDTV, Senin 11 Mei 2026.
Mengutip formulir bertuliskan ’Vessel Infirmation Declaration’ yang dikirim PGSA, jurnal itu menyebut semua kapal yang ingin melintas dengan aman wajib menyerahkan data rinci mengenai kepemilikan kapal, asuransi, identitas awak kapal hingga rute pelayaran yang akan ditempuh.
Formulir tersebut berisikan lebih dari 40 pertanyaan. Kapal-kapal tersebut juga diwajibkan mengungkap nama kapal, nomor identifikasi, nama sebelumnya jika pernah berganti, negara asal dan tujuan, kewarganegaraan pemilik terdaftar, operator serta awak kapal, termasuk rincian muatan yang dibawa.
Sementara itu, saluran TV milik Iran, Press TV pada Selasa lalu melaporkan bahwa Tehran telah membangun sistem untuk menjalankan kedaulatan atas Selat Hormuz. Disebutkan pula, kapal-kapal yang melintas akan menerima peraturan melalui emai [email protected].
Menurut PGSA, formulir tersebut harus diisi dengan informasi lengkap dan akurat lalu dikirim melalui email sebelum kapal diizinkan melintas di selat itu. Setelah permohonan diproses, instruksi lanjutan akan diberikan kepada kapal melalui email.
PGSA juga memperingatkan bahwa segala informasi yang tidak benar atau tidak lengkap sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon, termasuk seluruh konsekuensi yang mungkin timbul.
Siapa yang Diizinkan Melintas?
Republik Islam Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi soal perlakuan khusus bagi negara tertentu yang ingin melintasi Selat Hormuz. Namun, militer Iran memperingatkan bahwa negara-negara yang mengikuti sanksi Amerika terhadap Teheran akan menghadapi kesulitan saat melintas.
“Negara-negara yang mematuhi Amerika Serikat dengan menjatuhkan sanksi kepada Republik Islam Iran tentu akan menghadapi kesulitan saat melintasi selat. Kami telah membentuk sistem hukum dan keamanan baru di Selat Hormuz. Mulai sekarang, setiap kapal yang ingin melintas harus berkoordinasi dengan kami,” kata pejabat militer Iran Mohammad Akraminia kepada kantor berita resmi IRNA pada Minggu waktu setempat.
Ia menyebut sistem tersebut sudah berlaku dan akan membawa keuntungan ekonomi, keamanan, dan politik.
Pada Sabtu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, juga menyampaikan peringatan serupa lewat unggahan di platform X.
“Kami memperingatkan pemerintah, termasuk negara kecil seperti Bahrain, bahwa mendukung resolusi yang didukung AS akan membawa konsekuensi serius. Selat Hormuz adalah jalur kehidupan vital; jangan sampai kalian justru membuatnya tertutup selamanya bagi diri sendiri,” tulisnya.
Sebelumnya Iran juga pernah memperingatkan akan melarang kapal-kapal yang terkait dengan AS atau Israel melintasi Hormuz. Sementara kapal dari negara lain hanya bisa lewat dengan persetujuan Iran. India dan Pakistan termasuk negara yang telah bernegosiasi dengan Teheran demi menjamin kapal berbendera mereka bisa melintas.
