Biaya Energi Naik, Negara Tetangga RI Ini Guyur Bantuan Tunai hingga Berikan Diskon Pajak 50 Persen
Tekanan biaya akibat konflik geopolitik kembali memaksa pemerintah mengambil langkah cepat untuk melindungi dunia usaha. Lonjakan harga energi dan logistik yang dipicu perang di Timur Tengah kini mulai merambat ke berbagai sektor ekonomi.
Terkait ini, pemerintah Singapura memutuskan untuk meningkatkan dukungan kepada pelaku usaha dengan menaikkan insentif pajak serta memperluas bantuan efisiensi energi. Langkah ini diambil untuk meredam dampak jangka pendek sekaligus memperkuat ketahanan bisnis dalam jangka panjang.
Dalam pernyataan di parlemen, pejabat Kementerian Keuangan Jeffrey Siow mengingatkan bahwa tekanan biaya belum akan mereda dalam waktu dekat. “Biaya energi dan logistik yang lebih tinggi kemungkinan akan terus terjadi di seluruh perekonomian,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari The Business Times, Kamis, 9 April 2026.
Ia juga menyoroti bahwa kelompok usaha kecil dan menengah menjadi pihak paling rentan terhadap lonjakan biaya. “Usaha kecil dan menengah, khususnya, lebih rentan terhadap kenaikan biaya yang tiba-tiba,” ujarnya.
Sebagai respons, pemerintah Singapura menaikkan potongan pajak penghasilan badan dari sebelumnya 40 persen menjadi 50 persen untuk tahun pajak 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu arus kas perusahaan di tengah tekanan biaya operasional.
Selain itu, bantuan tunai untuk perusahaan yang memenuhi syarat juga ditingkatkan dari S$1.500 menjadi S$2.000 atau setara Rp25,5 juta menjadi Rp34 juta (kurs Rp17.000). Batas maksimum total manfaat yang bisa diterima perusahaan juga dinaikkan dari S$30.000 menjadi S$40.000 atau setara Rp510 juta menjadi Rp680 juta.
Pemerintah memastikan bahwa pencairan bantuan akan dilakukan dengan cepat. Perusahaan yang memenuhi syarat diperkirakan mulai menerima dukungan ini dalam waktu dekat.
Tak hanya fokus pada bantuan jangka pendek, pemerintah juga memperluas program hibah efisiensi energi agar bisa menjangkau lebih banyak sektor. Jika sebelumnya hanya mencakup enam sektor utama, kini program tersebut akan dibuka untuk seluruh sektor ekonomi.
Program tersebut memberikan dukungan hingga S$30.000 atau setara Rp510 juta bagi perusahaan untuk mengadopsi peralatan hemat energi. Selain itu, masa berlaku program juga diperpanjang hingga 31 Maret 2028 agar lebih banyak perusahaan dapat memanfaatkannya.
Di sisi lain, pemerintah juga siap menanggung sebagian kenaikan biaya bahan bakar untuk proyek-proyek publik strategis. Dalam kapasitas sebagai pembeli yang bertanggung jawab, pemerintah menyatakan kesiapan untuk berbagi beban biaya tersebut.
“Sebagai pembeli yang bertanggung jawab, pemerintah siap berbagi kenaikan biaya terkait bahan bakar untuk proyek sektor publik yang krusial,” sambungnya.
Proyek yang dimaksud mencakup pembangunan infrastruktur besar seperti jalur MRT lintas pulau dan proyek perumahan publik. Pemerintah menilai, gangguan pada proyek-proyek ini dapat berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
Selain itu, sektor konstruksi juga menjadi perhatian khusus. Menteri Pembangunan Nasional Chee Hong Tat mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar dan bitumen telah membebani kontraktor secara signifikan.
Untuk itu, pemerintah akan menanggung hingga 50 persen dari kenaikan biaya tambahan tersebut, khususnya untuk proyek-proyek publik yang bersifat kritis seperti pekerjaan tanah, jalan, dan reklamasi.
Ia juga mengimbau sektor swasta untuk ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan proyek. “Saya mendorong pengembang sektor swasta untuk juga mendukung kontraktor mereka dengan berbagi kenaikan biaya solar dan bitumen,” ujarnya.
