Pramono Anung Minta Rumah dan Rusun di Jakarta Tak Gunakan Atap Seng, Ikuti Program Gentengisasi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana mengubah standar pembangunan hunian yang digarap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah menghentikan penggunaan atap seng.
Kebijakan tersebut disampaikan Pramono sebagai respons atas gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai program nasional penggantian atap seng dengan genteng tanah liat atau yang dikenal sebagai “gentengisasi”.
“Saya akan memerintahkan untuk rumah-rumah susun baru atau rumah-rumah baru yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta udah nggak boleh lagi pakai seng,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, dikutip dari Antara, Rabu (4/2/2026).
Tujuan Pramono Minta Rumah Tak Pakai Atap Seng
Pramono menilai, arahan Presiden Prabowo dapat membuat Jakarta menjadi lebih baik.
Namun, ia belum menjelaskan nasib rumah warga yang selama ini menggunakan seng sebagai atap.
“Jadi hal yang berkaitan dengan gentengisasi, tentunya DKI Jakarta akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Karena memang bagi Jakarta juga lebih baik,” ujar Pramono.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana gerakan nasional gentengisasi.
Menurut Prabowo, atap seng masih banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia.
Ia menilai penggunaan atap seng tidak hanya mengurangi keindahan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kenyamanan penghuni karena bersifat panas dan mudah berkarat.
"Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah gentengisasi seluruh Indonesia," ujar Prabowo.
Pemerintah Siapkan Skema Gentengisasi
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema pendanaan yang bersifat kolaboratif.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pembahasan dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
"Bicara skema mungkin kita juga berkeinginan karena ini bagian dari menggugah supaya semua pihak juga pada akhir terlibat gitu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, program gentengisasi tidak sepenuhnya akan bergantung pada APBN maupun APBD.
Pemerintah membuka peluang keterlibatan pihak swasta maupun perorangan dalam program gentengisasi.
"Mungkin perorangan-perorangan atau pihak-pihak swasta, jadi tidak sekadar kita misalnya menggantungkan dari APBN atau APBD gitu. Karena semangatnya kebersamaan dan keindahan, kebersihan itulah, yang Beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan ingin menggugah itu," terangnya.
Selain skema pembiayaan, pemerintah juga membahas kesiapan teknis, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng dalam skala besar agar kebutuhan di lapangan dapat terpenuhi.
Program gentengisasi ini menjadi bagian dari agenda penataan lingkungan yang lebih luas, mulai dari pengelolaan sampah, penertiban reklame, hingga penataan kabel di kawasan perkotaan.
Pemerintah berharap program tersebut dapat mulai dijalankan tahun ini setelah seluruh persiapan rampung.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
