Defisit APBN 2,92 Persen Dinilai Wajar, Airlangga: Penerimaan Kita Dekati 91,7 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih terbilang aman karena berada di bawah 3 persen.
Menurutnya, pelebaran defisit dari target awal APBN 2025 sebesar 2,53 persen maupun proyeksi laporan semester (lapsem) sebesar 2,78 persen itu masih wajar, dibandingkan dengan capaian penerimaan negara yang relatif tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
"Yang paling penting kita kejar pertumbuhan (ekonomi) karena kaitannya direct terhadap employment, penciptaan lapangan kerja. Jadi itu yang kita dorong," ujarnya.
Selain itu, Airlangga juga mengaku optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 bakal jadi yang tertinggi dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya.
"Pertumbuhan di kuartal IV-2025 itu di antara kuartal-kuartal sebelumnya bisa tumbuh menjadi yang tertinggi. Sehingga mungkin secara keseluruhan target APBN untuk pertumbuhan bisa mendekati," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam konferensi pers APBN KITA Kamis, 8 Januari 2026, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, realisasi sementara per 31 Desember 2025 mencatat bahwa defisit APBN mencapai Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari PDB.
Angka ini melebar dibandingkan target awal APBN 2025 sebesar 2,53 persen, maupun proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen dan mendekati ambang batas defisit 3 persen.
Dari sisi pendapatan, realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun, atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp 2.490,9 triliun.
Rincian penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 300,3 triliun atau 99,6 persen dari target. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 534,1 triliun atau 104 persen dari target, dan penerimaan hibah tercatat Rp 4,3 triliun atau 733,3 persen dari target.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target APBN. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target, dengan belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp 1.500,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 1.102 triliun.
Kemudian penyaluran transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 849 triliun atau 92,3 persen dari target. Realisasi keseimbangan primer juga mencetak defisit Rp 180,7 triliun, lebih lebar dari target awal Rp 63,3 triliun. Pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp 744 triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 48,9 triliun.
