Purbaya Belum Bahas Utang KCIC dengan Istana, APBN Tak Tanggung 100 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa ia belum membahas pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan pihak Istana.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut Purbaya, berdasarkan pembahasan terakhir, restrukturisasi keuangan KCIC masih mengacu pada skema 50:50.

Skema tersebut memastikan bahwa pembayaran utang KCIC tidak sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan bahwa ia akan membahas kelanjutan pembayaran utang KCIC setelah mendapat panggilan resmi dari Istana.

"Nanti, saya belum dipanggil untuk masalah itu. Seingat saya sih masih 50:50. Ini belum diajak ke sana," ujar Purbaya dikutip dari Antara, Kamis (12/2/2026).

Mensesneg Sebut Pembayaran Utang KCIC Masuk Tahap Finalisasi

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan perkembangan terkait pembayaran utang KCIC.

Prasetyo menyebutkan bahwa proses tersebut telah memasuki tahap finalisasi.

"Belum. Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi, sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, dikutip dari , Selasa (10/2/2026).

Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan utang Whoosh menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

"Iya (byar pakai APBN, red)," ujar Prasetyo.

Dirut KAI Sebut Pembayaran Utang KCIC Sudah Beres

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan bahwa permasalahan pembayaran utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh telah menemukan solusi.

Tak hanya itu, tata laksana pembayaran utang KCIC tengah disusun oleh pemerintah.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (9/2/2026).

“Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” kata Bobby.

Beban Kerugian KCIC yang Masih Berlanjut

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menghadapi beban utang yang signifikan.

PT KAI bersama tiga BUMN lainnya menanggung kerugian secara renteng sesuai porsi saham masing-masing di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resmi, entitas anak KAI yaitu PT PSBI mencatat kerugian sebesar Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024.

Jika dihitung rata-rata per hari (365 hari), konsorsium BUMN Indonesia menanggung kerugian dari beban KCIC sekitar Rp 11,493 miliar setiap harinya.

Kerugian tersebut masih berlanjut pada tahun ini. Hingga semester I-2025 (periode Januari–Juni), PSBI telah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang