Insiden Drone di Tambang Ketapang, WNA China Diduga Serang TNI, Imigrasi Amankan Puluhan Orang

Insiden yang melibatkan puluhan warga negara asing (WNA) asal China dan aparat TNI di kawasan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM), Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih terus didalami aparat gabungan kepolisian, TNI, dan keimigrasian.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 15.40 WIB itu bermula dari aktivitas penerbangan drone di area tambang PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi.

Insiden tersebut berujung dugaan penyerangan terhadap lima personel TNI yang sedang menjalani Latihan Dalam Satuan (LDS), serta satu petugas pengamanan sipil perusahaan.

Imigrasi Periksa Legalitas WNA China

Kantor Imigrasi Ketapang mengamankan sedikitnya 15 WNA asal China yang diduga terlibat langsung dalam insiden tersebut.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikim) Kantor Imigrasi Ketapang, Ida Bagus Putu Widia Kusuma, mengatakan seluruh WNA telah dibawa ke kantor imigrasi untuk menjalani pemeriksaan.

“Mereka telah dibawa ke Kantor Imigrasi Ketapang,” ujar Ida Bagus kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Menurut dia, pemeriksaan difokuskan pada legalitas dokumen keimigrasian dan aktivitas para WNA selama berada di Indonesia.

“Terkait proses keimigrasian, saat ini masih kami lakukan pemeriksaan. Apakah ada pelanggaran atau tidak, masih dalam pendalaman,” katanya.

Berdasarkan data sementara, 15 WNA China tersebut tercatat sebagai pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang disponsori oleh PT Sultan Rafli Mandiri.

KITAS merupakan izin tinggal resmi bagi WNA untuk bekerja, berinvestasi, atau melakukan kegiatan tertentu dalam jangka waktu 6 bulan hingga 2 tahun.

Kronologi Versi Aparat dan Perusahaan

Status keimigrasian 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang diduga terlibat penyerangan terhadap warga sipil dan 5 anggota TNI di perusahaan tambang emas, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) adalah merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris menyatakan, kepolisian masih melakukan klarifikasi terhadap seluruh pihak yang terlibat guna mengungkap secara utuh kronologi insiden penyerangan di tambang emas tersebut.

“Sementara kami masih melakukan proses klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menindaklanjuti pendataan terhadap WNA yang diduga melakukan penyerangan,” kata Harris saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/12/2025).

Ia menambahkan, jajaran Polsek Tumbang Titi telah mengambil langkah awal di lokasi kejadian sejak Minggu (14/12/2025).

Hingga kini, tidak ditemukan korban jiwa dan situasi di sekitar area tambang dinyatakan kondusif.

“Sampai saat ini tidak ada korban jiwa dan situasi tetap aman serta kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Chief Security PT SRM, Imran Kurniawan, menyebut insiden bermula saat petugas keamanan perusahaan mendeteksi aktivitas penerbangan drone di sekitar area tambang sekitar pukul 15.30 WIB.

Lima anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD) Anjungan yang tengah melaksanakan Latihan Dasar Satuan (LDS) ikut membantu pengejaran terhadap pilot drone tersebut.

“Total ada enam orang yang mengejar pilot drone, satu dari pengamanan sipil dan lima anggota TNI,” ujar Imran.

Sekitar 300 meter dari pintu masuk tambang, petugas menemukan empat WNA China yang mengoperasikan drone. Situasi kemudian memanas saat sebelas WNA lainnya datang ke lokasi dan diduga melakukan penyerangan.

“Para WN China itu membawa empat bilah senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum, lalu menyerang anggota kami,” kata Imran.

Akibat kejadian itu, satu unit mobil operasional perusahaan dan satu sepeda motor karyawan PT SRM mengalami kerusakan parah. Pihak perusahaan mengamankan satu bilah senjata tajam sebagai barang bukti dan berkoordinasi dengan Polsek Tumbang Titi.

Klarifikasi dan Bantahan PT SRM

Di sisi lain, manajemen PT Sultan Rafli Mandiri membantah adanya penyerangan oleh staf teknis mereka. Direktur Utama PT SRM, Li Changjin, mengonfirmasi bahwa ada karyawan berkewarganegaraan China yang menerbangkan drone, namun menegaskan aktivitas tersebut dilakukan di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan.

“Penerbangan drone dilakukan di wilayah IUP PT SRM dan bukan kawasan militer atau area terlarang,” ujar Li Changjin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Li mengklaim drone dan telepon seluler staf teknis sempat disita dan rekaman dihapus sebelum dikembalikan. Ia juga membantah keras tudingan bahwa karyawan PT SRM membawa senjata tajam, airsoft gun, atau alat setrum.

“Staf teknis kami tidak pernah melakukan tindakan ilegal, termasuk perusakan kendaraan atau membawa senjata,” katanya.

Selain itu, Li mempertanyakan kehadiran aparat TNI di kawasan tambang yang menurutnya masih menjadi objek sengketa hukum dan tengah diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Bareskrim Polri.

Imigrasi Amankan 26 WNA

Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan, jumlah WNA yang diamankan bertambah menjadi 26 orang. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengatakan pemeriksaan lanjutan masih dilakukan di Kantor Imigrasi Ketapang.

“Jumlahnya 26 WNA yang sementara ini diamankan di Kantor Imigrasi Ketapang,” ujar Yuldi di Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Ia menyebut total WNA di kawasan tambang tersebut mencapai 34 orang. Namun, beberapa di antaranya berada di luar lokasi saat pengamanan dilakukan.

“Pada saat diamankan, ada dua yang izin ke Pontianak untuk perpanjangan visa dan satu orang sakit,” katanya.

Menurut Yuldi, pihak imigrasi pusat telah turun langsung dan berkoordinasi dengan Kodim Ketapang serta Polres Ketapang. Sementara pendalaman terkait dugaan perusakan dan penyerangan ditangani Polda Kalimantan Barat.

TNI: Prajurit Hindari Eskalasi

Kodam XII/Tanjungpura membenarkan insiden yang melibatkan prajurit Yonzipur 6/SD dengan sejumlah WNA China di area tambang emas PT SRM. Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra, mengatakan prajurit saat itu sedang melaksanakan latihan rutin.

“Dalam situasi tersebut kemudian terjadi tindakan penyerangan terhadap prajurit kami,” ujar Yusub.

Menghadapi kondisi yang dinilai berisiko, prajurit TNI memilih menghindari eskalasi dan mundur ke area perusahaan untuk mengamankan diri serta melaporkan kejadian ke komando atas.

Kodam menyatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif penyerangan, legalitas aktivitas drone, serta peran masing-masing pihak dalam insiden tersebut.

“Seluruh fakta dan keterangan masih kami dalami,” kata Yusub.

Hingga kini, aparat gabungan masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah insiden tersebut murni pelanggaran keamanan, persoalan keimigrasian, atau berkaitan dengan sengketa hukum tambang yang sedang berjalan.

Sebagian Artikel Telah Tayang di Kompas.com dengan Judul

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang