Majukan Industri Film RI, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Penuhi Indikator Kota Sinema

Dalam kesiapannya memajukan industri film nasional dan melibatkan diri di dalamnya, Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Tempo Media Group memulai rangkaian Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Jakarta Kota Sinema', guna merumuskan indikator dan ukuran utama guna mewujudkan tujuan tersebut.

Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli menuturkan, pembahasan ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan Jakarta masuk dalam jejaring kota kreatif dunia, khususnya kategori Film, di bawah UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

"Sejak pertama kali kami menyebutkan ide kota sinema, Bang Doel langsung menangkap urgensinya,” kata Arif dalam keterangannya, Senin, 8 Desember 2025.

Rangkaian FGD berlangsung selama enam hari, dari 1 Desember 2025 – 5 Desember 2025, dan 8 Desember 2025 di AONE Hotel di Jakarta Pusat. Total terdapat sembilan kelompok diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti unsur pemerintahan, sineas, komunitas, akademisi, hingga pelaku usaha.

Arif mengatakan, seluruh rangkaian diskusi menekankan pentingnya konsep kota sinema yang komprehensif, bukan sekadar kemudahan perizinan syuting.

Gagasan ini dipicu sejak Februari 2025, ketika Tempo menyelenggarakan Festival Film Tempo dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Kala itu sekitar dua pekan sebelum Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Pengalamannya (Rano Karno) syuting Si Doel Anak Sekolahan di Belanda jauh lebih mudah dan murah dibanding di Jakarta. Artinya, ada masalah mendasar yang mesti dibenahi, dari perizinan hingga keamanan di lapangan," ujar Arif.

Meski demikian, Arif mengatakan bahwa kota sinema bukan hanya urusan syuting yang efisien. Tapi juga diperlukan ekosistem film yang terintegrasi mulai dari pendidikan, ruang produksi, ruang apresiasi, pendanaan, teknologi, hingga kesiapan industri pendukung.

"Intinya adalah menyatukan seluruh kemampuan dan sumber daya agar tercipta ekosistem yang sehat dan mendorong semua pelaku,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kreatif Provinsi Jakarta, Andhika Permata yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta, Puji Hastuti menambahkan, Pemprov telah berupaya memperkuat ekosistem perfilman. 

Salah satu langkah yang kini tengah dirumuskan adalah Jakarta Film Commission, penyiapan platform Filming in Jakarta, hingga mekanisme insentif fiskal untuk para sineas. Namun semua upaya itu dirasa belum cukup, karena masih banyak tantangan yang harus dijawab guna menghasilkan kebijakan yang komprehensif. 

“Pemerintah Provinsi Jakarta ingin melakukan studi untuk mendapatkan gambaran berdasarkan data dan pendapat para ahli serta pelaku industri Apakah Jakarta layak untuk dikembangkan menjadi kota cinema? Apa saja yang sudah dimiliki Jakarta untuk memenuhi syarat menjadi sebuah kota cinema? Dan apa saja yang masih perlu dikembangkan?” kata Puji.

Karena itu, FGD ini bertujuan untuk menggali data, pendapat para pakar, pelaku serta pemangku kepentingan lain serta industri perfilman untuk menjawab pertanyaan besar. “Apakah Jakarta layak untuk dikembangkan menjadi kota cinema?” ujarnya.