Menpora Erick Thohir Sambangi KONI Pusat, Bahas Sejumlah Agenda Olahraga Nasional
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, melakukan rapat tertutup dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat guna membahas penguatan kerja sama antara kedua belah pihak.
"Hari ini, Kemenpora dan KONI Pusat melakukan pertemuan yang membahas tentang bagaimana peningkatan kerja sama KONI dengan Kemenpora," kata Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, dalam konferensi pers di Gedung KONI Pusat, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Pada pertemuan ini, Menpora Erick Thohir mengatakan sejumlah hal dibahas mulai dari deregulasi Peraturan Menpora (Permenpora), Pekan Olahraga Nasional (PON), dan revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Selain itu, pembahasan juga menyinggung perihal dualisme cabang olahraga, pemberian LPDP atlet yang didorong untuk dimulai dari S1, serta Indonesia Sports Summit 2025 yang akan berlangsung pada akhir pekan ini, 6-7 Desember 2025.
Erick menekankan bahwa diskusi kali ini bertujuan agar KONI dan pemerintah sebagai bisa menyatukan visi dan misi dalam menyusun program untuk kemajuan olahraga nasional.
Salah satunya dengan meminta masukan mengenai deregulasi 191 Permenpora yang tengah digodok oleh Kemenpora untuk dikurangi menjadi sekitar 20 Permenpora.
"Kami meminta masukan mengenai yang sedang dijalankan yaitu deregulasi 191 aturan," kata Erick.
"Tetapi, yang pasti tadi saya sampaikan, saya punya komitmen sama-sama seperti statement yang saya sudah sampaikan, kami di Kemenpora tidak memosisikan diri hanya sebagai pemimpin, tetapi ingin mengayomi."
"Karena itulah, introspeksi pertama kali di Kemenpora yang kemarin kita mencabut Permenpora nomor 14 tahun 2024."
"Nah, itu yang tadi kami sharing juga, bagaimana ke depannya. Jangan sampai kami juga sedang mereview regulasi sebanyak 191 aturan, malah kami mengeluarkan regulasi yang kontraproduktif yang sudah berjalan seperti sebelumnya," lanjutnya.
Erick menargetkan bahwa pemangkasan ini ditargetkan tuntas pada akhir tahun.
"Baru nanti di awal tahun depan kami mulai berdiskusi kepada publik dan tentu stakeholder olahraga apa yang kita bisa lakukan," tutur Erick.
Pria 55 tahun itu melanjutkan bahwa apa yang dilakukan ini semata bertujuan untuk menyelaraskan program olahraga nasional demi meningkatkan prestasi olahraga di pentas internasional.
"Semua yang kami lakukan ini bukan buat kami, tetapi tentu buat masyarakat olahraga secara menyeluruh. Terutama tentu olahraga-olahraga yang harus kita siapkan untuk PON, tetapi berlanjut ke SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade," jelasnya.
Revisi DBON
Menyambung pembahasan tersebut, Erick menyatakan bahwa ini juga berkaitan dengan keputusan merevisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang kini menjadi 21 cabang olahraga.
Kendati demikian, Erick belum mau mengumumkan cabor apa saja yang termasuk ke DBON terbaru.
Diketahui ,beberapa di antaranya adalah sepak bola, bola voli, atletik, senam, renang, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan.
"Kami akan duduk bersama untuk merevisi DBON. Ya, dasarnya sudah bagus tapi mungkin tetap hal-hal ini harus kita improve sama-sama," kata Erick.
"(Mengenai apa saja cabornya) nanti, suratnya keluar baru saya umumkan. Karena ini kan masuk ke program elite di mana pemerintah akan memberikan pembiayaan yang seperti di Inggris."
"Makanya saya bertemu Kejaksaan, saya ketemu BPKP itu untuk menyamakan persepsi bahwa penggunaan uang negara ini transparan dan baik dan tolak ukurnya ada."
masing cabor akan memerlukan pendanaan berbeda dengan target yang tentu berbeda juga," ungkap dia.
Sebagai bentuk dari tata kelola yang akuntabel, cabor yang tergabung dalam DBON tetap menjalani mekanisme promosi-degradasi.
"Jadi, tidak eksklusif 21, tadi kita sampaikan bahwa nanti ada promosi-degradasinya. Akan ada evaluasinya," kata Erick.
Terkait dualisme cabor, Erick menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu itikad baik dari para pemangku kepentingan dari cabor terkait untuk bisa berdiskusi sebelum pemerintah ikut campur tangan andai persoalan tak kunjung selesai pada akhir tahun ini.
"Jadi, sesuai dengan surat saya ke KOI dan KONI, saya memberikan kesempatan musyawarah dan mufakat. Nah, Desember ini kita lihat," ucap Erick.
"Nanti baru Januari, kalau memang belum bisa, ya kembali pemerintah akan coba masuk. Kami tidak mau pemerintah ini mengintervensi terus federasi. Cuma kalau tidak bisa, ya kita intervensi karena sesuatu yang harus diperbaiki," imbuh dia.
