300 Warga Gaza Tewas saat Periode Gencatan Senjata, Kecaman Internasional Menguat

 Situasi di Jalur Gaza kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru menunjukkan tingginya jumlah korban jiwa meskipun kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan. Pada saat yang sama, komunitas internasional mulai menyoroti perlunya dukungan jangka panjang untuk pemulihan Palestina melalui lembaga-lembaga multilateral.

Perkembangan di Gaza berlangsung beriringan dengan upaya negara-negara untuk menggerakkan berbagai organisasi global, termasuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), agar terlibat dalam program pemulihan pascakonflik.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa lebih dari 300 orang di Jalur Gaza tewas akibat tindakan Zionis Israel sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan. Pada Rabu, 19 November 2025, sebanyak 25 orang tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza dan sedikitnya 77 orang terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

"Kami membantah klaim Zionis bahwa pasukan mereka ditembaki dan menganggapnya sebagai upaya lemah dan terang-terangan untuk membenarkan kejahatan serta pelanggaran yang terus mereka lakukan," kata Hamas, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis, 20 November 2025.

Menurut kelompok tersebut, lebih dari 300 orang terbunuh sejak kesepakatan gencatan senjata ditandatangani. Hamas menyebut kondisi tersebut diperburuk dengan kebijakan penghancuran rumah serta penutupan penyeberangan Rafah yang terus berlangsung. 

Situasi itu dinilai sebagai bentuk pembangkangan Israel terhadap para penjamin kawasan dan Amerika. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober.

Tiga hari setelahnya, Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi gencatan senjata Gaza. Hamas juga telah membebaskan seluruh 20 sandera yang masih hidup dan ditahan sejak 7 Oktober 2023. 

Sebagai gantinya, Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina, termasuk narapidana yang menjalani hukuman panjang.

Di sisi lain, dukungan internasional untuk pemulihan Palestina juga disuarakan melalui forum resmi. Sebanyak 51 negara menyerukan agar IAEA ikut memainkan peran dalam memberikan bantuan penting jangka panjang untuk pemulihan Palestina.

Dalam pernyataan bersama, negara-negara tersebut menyatakan bahwa IAEA merupakan badan berwenang yang dapat memberikan dukungan di berbagai bidang untuk meredakan penderitaan kemanusiaan di Jalur Gaza. 

Pernyataan itu dibacakan dalam pertemuan Dewan Gubernur IAEA oleh wakil tetap Turki untuk PBB di Vienna, Levant Eler. Selain Turki, negara yang ikut dalam pernyataan tersebut antara lain Inggris, Spanyol, Italia, dan China.

Dalam pernyataan tersebut, IAEA dipandang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah Negara Palestina di sejumlah sektor seperti pengobatan nuklir, pengujian non-destruktif, serta pengujian kontaminasi tanah, udara, dan air. 

Negara-negara itu juga menyambut tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan menyerukan seluruh pihak untuk mematuhi dan melaksanakan komitmen tersebut.

Pernyataan bersama itu turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya Gaza. Mereka juga menyoroti bahwa jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah tersebut masih "jauh lebih rendah" daripada yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata. (Ant)