GKR Timoer Sebut Pengangkatan Hangabehi Cacat Hukum, Jumenengan Bakal Tetap Digelar

Keraton Kasunanan Surakarta tengah dilanda ketegangan setelah dua tokoh dinobatkan sebagai penerus tahta.

KGPAA Hamengkunegoro dikukuhkan sebagai Pakubuwono XIV pada Rabu (5/11/2025), sementara Lembaga Dewan Adat (LDA) menobatkan KGPH Hangabehi sebagai raja pada Kamis (13/11/2025).

Situasi ini membuat suasana di Keraton Solo memanas, hingga aparat kepolisian dan TNI tampak berjaga di sekitar lokasi.

Putri tertua mendiang Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, menegaskan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkunegoro sudah sesuai wasiat sang ayah.

GKR Timoer Pastikan Jumenengan Tetap Digelar

Dilansir dari TribunSolo.com, GKR Timoer menjelaskan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkunegoro sebagai Pakubuwono XIV dilakukan berdasarkan wasiat dari almarhum Pakubuwono XIII.

Ia memastikan prosesi jumenengan akan tetap dilaksanakan pada Sabtu (15/11/2025).

“Masih berjalan. Nanti kita pikirkan. Masih tetap sudah 70 persen berjalan. Tetap seperti upacara adat yang kita jalankan,” jelasnya.

Namun, ia menyayangkan adanya pihak kerabat yang menggelar prosesi adat tersendiri di luar kesepakatan keluarga besar dalem Pakubuwono XIII.

“Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Seperti mengulang suksesi PB XIII yang lalu. Saya sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra-putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan,” ungkap GKR Timoer.

Pengukuhan KGPAA Hamengkunegoro Disaksikan Wapres Gibran

Menurut GKR Timoer, pengukuhan KGPAA Hamengkunegoro juga disaksikan sejumlah pejabat penting.

Di antaranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Wali Kota Solo Respati Ardi.

“Kami sudah bicara. Sebelumnya kami sudah berbicara di depan Gubernur, Respati, dan Bapak Gibran kami sudah berbicara. Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota di situ kan kanjeng gusti pangeran putra mahkota. Ketika Gibran datang ke sini kita rapat. Kita sampaikan,” jelasnya.

Ia menegaskan kembali bahwa pengangkatan KGPH Hangabehi tidak memiliki dasar hukum yang sah.

GKR Timoer: Penobatan KGPH Hangabehi Cacat Hukum

GKR Timoer menyebut pengangkatan KGPH Hangabehi atau Mangkubumi oleh Lembaga Dewan Adat cacat hukum dan tidak mewakili keluarga besar Pakubuwono XIII.

“Akan tetap dilaksanakan. Ini sudah cacat hukum. Tidak bisa mewakili kami sebagai putra-putri PB XIII karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB XII yang hadir hanya 6, yang 2 walk out dari 23 yang diundang. Silakan anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi adat,” terangnya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui surat dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait kewenangan Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan sebagai raja ad interim.

Panembahan Agung Tedjowulan sendiri hadir dalam penobatan KGPH Hangabehi di Sasana Handrawina, Kamis (13/11/2025).

“Tidak. Tidak menerima. Karena itu saya tidak datang,” kata GKR Timoer.

Keraton Solo Kembali Hadapi Dualisme Tahta Raja

Ketegangan internal ini mengingatkan pada konflik suksesi Pakubuwono XIII yang terjadi sebelumnya.

GKR Timoer berharap perpecahan tidak kembali terulang di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat.

“Masih berjalan. Nanti kita pikirkan. Masih tetap sudah 70 persen berjalan. Tetap seperti upacara adat yang kita jalankan,” ujarnya menegaskan.

Menurutnya, wasiat mendiang Sinuhun Pakubuwono XIII telah menjadi dasar kuat bahwa yang sah memimpin Keraton Solo adalah KGPAA Hamengkunegoro.

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul "Soal Surat Tedjowulan sebagai Raja Ad Interim Keraton Solo, GKR Timoer Rumbay Mengaku Tak Tahu" dan "Kisruh Suksesi Keraton Solo, GKR Timoer: Jumenengan KGPAA Hamengkunegoro Tetap Digelar". 

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.