Ketika Pemberian Gelar Pahlawan Jadi Jalan Rekonsiliasi Nasional

Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali memantik perbincangan publik menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Di tengah perdebatan yang muncul antara apresiasi atas jasa pembangunan dan kritik terhadap warisan politiknya, sejumlah kalangan menilai bahwa penghargaan tersebut semestinya dibaca dalam konteks yang lebih luas yakni rekonsiliasi sejarah bangsa.

Menurut Benny Ario, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), pemberian gelar pahlawan nasional kepada para mantan presiden, termasuk Soeharto dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), merepresentasikan langkah progresif negara dalam memperkuat semangat gotong royong nasional.

Dalam pandangannya, penghargaan terhadap jasa para tokoh lintas era bukan hanya bentuk penghormatan personal, tetapi simbol kematangan bangsa dalam memaknai sejarahnya secara utuh.

Benny menilai, setiap fase kepemimpinan nasional memiliki peran dan nilai historis tersendiri. Soeharto, misalnya, menandai periode pembangunan ekonomi yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan.

Swasembada pangan, pengendalian inflasi, serta ekspansi infrastruktur menjadi tonggak yang mengubah wajah ekonomi Indonesia. Namun, di sisi lain, kritik terhadap aspek demokrasi dan hak asasi manusia di masa pemerintahannya tetap harus ditempatkan sebagai bagian penting dari evaluasi sejarah nasional.

“Menilai tokoh bangsa tidak dapat dilakukan secara hitam putih,” ujar Benny dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 November 2025.

“Sejarah perlu dibaca dengan pendekatan yang proporsional bahwa setiap pemimpin mewariskan capaian dan pelajaran bagi bangsa ini," tambahnya.

Dalam perspektif yang lebih luas, Benny menafsirkan kebijakan penganugerahan gelar pahlawan nasional sebagai upaya simbolik untuk memperkuat kohesi sosial dan rekonsiliasi politik bangsa.

Pengakuan terhadap Soeharto dan Gus Dur dalam satu momentum, katanya, mencerminkan keberanian negara untuk menempatkan dua figur dari spektrum sejarah yang berbeda dalam narasi kebangsaan yang sama, sebuah penanda bahwa Indonesia semakin dewasa dalam mengelola perbedaan dan menafsirkan sejarahnya sendiri.

Pemberian gelar tersebut juga dianggap selaras dengan semangat pembangunan nasional ke depan yang menuntut sinergi antar-generasi dan antar-elit.

Rekonsiliasi historis, dalam pandangan Benny, menjadi fondasi penting untuk memperkuat arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Bangsa ini memerlukan konsensus baru tentang bagaimana menghargai masa lalu tanpa kehilangan orientasi masa depan,” katanya.

“Penghargaan terhadap tokoh lintas era adalah bagian dari upaya merajut kembali semangat kebangsaan yang berlandaskan gotong royong dan kesadaran kolektif," ujarnya.

Dengan demikian, perdebatan seputar gelar pahlawan nasional bagi Soeharto seharusnya tidak berhenti pada persoalan setuju atau tidak setuju, tetapi berkembang menjadi refleksi kritis tentang bagaimana bangsa ini mengelola ingatan kolektifnya.

"Di titik inilah, penghargaan terhadap sejarah menjadi bagian dari proses nation healing, sebuah jalan sunyi menuju rekonsiliasi, di mana setiap jasa diakui, setiap kesalahan diingat, dan setiap generasi belajar untuk menjadi lebih bijak," ujarnya.