AHY Serukan Perbaikan Tata Kelola dan Infrastruktur Keamanan Siber Nasional, Ini Tujuannya
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menekankan perlunya perbaikan dan penguatan tata kelola dalam konteks keamanan siber di Tanah Air.
Hal itu diutarakannya dalam sambutan di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
AHY berpendapat, kejahatan siber merupakan salah satu ancaman militer maupun non-militer di dunia, yang bisa dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Terlebih, hari ini sangat banyak orang atau pihak yang memiliki kemampuan untuk menembus, merusak, dan mengganggu sistem siber dan ekonomi digital sebuah negara, termasuk Indonesia.
"Maka kita harus waspada dan harus mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif," kata AHY, Kamis, 30 Oktober 2025.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Bogor
Karenanya, Dia pun menekankan perlunya langkah penyiapan pembangunan infrastruktur digital, yang bisa berdampak terhadap penguatan tulang punggung transformasi ekonomi nasional.
“Presiden Prabowo Subianto seringkali mengingatkan bahwa memperkuat infrastruktur itu sama saja memperkuat tulang punggung dari transformasi ekonomi. Tentunya infrastruktur yang berdampak," ujarnya.
Selain persiapan infrastruktur, AHY juga menyoroti urgensi peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Mengingat bahwa Indonesia memiliki 70 persen penduduk produktif muda yang punya literasi teknologi yang baik.
“"dan ini juga harus dibarengi dengan pemahaman terhadap ekonomi digital, apalagi masyarakat yang mungkin tidak atau belum begitu familier dengan manfaatnya,” kata AHY.
Karenanya, Dia pun berharap penguatan sektor ekonomi digital di Indonesia ke depannya bisa turut memberikan akses kesempatan yang seluas-luasnya terhadap sumber daya manusia (SDM) lokal. AHY pun mendorong agar prinsip inklusivitas harus menjadi landasan pemikiran, yang melekat dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program.
“Dalam benak kita, dalam mengambil kebijakan, dalam menjalankan program-program prioritas, selalu berprinsip bahwa tidak boleh ada yang tertinggal. No one and no region is left behind,” ujarnya.
