Peringkat Anjlok: Ketahanan Siber Nasional Ancam Ekonomi Digital
- Skor Ketahanan Siber Nasional (NCSI) Indonesia anjlok signifikan dari 63,64 (2023) menjadi 47,50 (2025), membuat peringkat nasional melorot ke posisi 84.
- Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) memperingatkan penurunan ini berpotensi merusak target proyeksi Ekonomi Digital Indonesia senilai US$360 miliar pada 2030.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tahun 2024 menjadi pemicu utama merosotnya skor tersebut.
Analisis Dampak dan Risiko Siber Terhadap Kepercayaan Global
Data National Cybersecurity Index (NCSI) menunjukkan penurunan skor yang mencolok. Skor Ketahanan Siber Nasional Indonesia pada 2025 tercatat 47,50 poin. Angka ini jauh merosot dibandingkan capaian 2023 sebesar 63,64 poin. Penurunan ini otomatis membuat peringkat Indonesia jatuh bebas dari posisi ke-48 menjadi ke-84 dari total 136 negara di dunia.
PDNS 2: Pemicu Utama Merosotnya Skor
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengonfirmasi bahwa merosotnya skor NCSI 2025 disebabkan oleh insiden krusial yang terjadi setahun sebelumnya. Ketua BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menjelaskan laporan NCSI 2025 memotret kondisi pada tahun 2024.
"Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS," ungkap Nugroho. Serangan ransomware yang menargetkan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan peringkat Ketahanan Siber Nasional.
Tantangan Implementasi dan Peran Eksekutif
Namun, Firlie menilai tantangan utama saat ini berada pada aspek implementasi di lapangan. Dari perspektif industri, persoalan ini sangat erat kaitannya dengan tata kelola dan pola pikir para pengambil keputusan. Kesadaran akan pentingnya keamanan siber di level direksi atau dewan komisaris wajib diperkuat.
Mendesak: Keamanan Siber Bukan Beban Biaya
Keamanan siber seringkali dipandang hanya sebagai beban biaya atau isu teknis semata. Pandangan ini keliru. Keamanan siber harus dianggap sebagai investasi strategis. Penentuan prioritas ini berada sepenuhnya di tangan para eksekutif.
ADIGSI mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret yang dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.
Penguatan Strategis untuk Masa Depan Digital
ADIGSI merekomendasikan pemerintah menetapkan baseline kontrol minimum, khususnya untuk layanan kritikal. Pemerintah juga harus mewajibkan pelaporan insiden secara transparan. Langkah ini perlu dibarengi dengan mendorong audit atau asesmen berkala serta latihan respons siber.
Penguatan koordinasi dan threat intelligence sharing antara pemerintah dan industri menjadi kunci. Selain itu, ADIGSI mendesak pemanfaatan instrumen pengadaan dan pemberian insentif.
Tujuan insentif ini adalah meningkatkan kapasitas operator layanan kritikal, rantai pasoknya, dan industri keamanan siber dalam negeri. Upaya ini harus disertai penetapan target minimum yang terukur, penguatan kepemilikan tanggung jawab di level direksi, serta penyediaan pendanaan yang memadai sebagai bagian esensial dari agenda manajemen risiko bisnis nasional.
