Cara Pramono Atasi Dana APBD yang Dipangkas Pakai Jakarta Collaboration Fund
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memiliki cara untuk mengatasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipangkas pemerintah pusat.
Pramono menyiapkan skema pembiayaan pembangunan bernama Jakarta Collaboration Fund.
Program itu akan menjadi wadah kolaborasi pendanaan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan hingga swasta untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pembangunan Jakarta.
"Saya akan menggagas dan mudah-mudahan segera terbentuk yang namanya Jakarta Collaboration Fund atau juga bond yang dikeluarkan oleh Jakarta. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya yakin maka Jakarta akan menjadi kota yang lebih baik," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Pramono menyadari bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak bisa bergantung ke dana APBD. Ia ingin pembangunan di Jakarta terus berjalan meski dana APBD Jakarta dipangkas.
"Kita tidak bisa terus bergantung hanya pada APBD. Harus ada cara baru agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat bisa ikut terlibat," kata Pramono.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap bekerja maksimal meski dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 15 triliun.
Ia memastikan pemotongan anggaran tidak akan menghambat komitmen Pemprov dalam membangun Jakarta yang lebih baik.
“Kami akan bekerja lebih keras, lebih smart, untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, dikutip Senin 13 Oktober 2025.
Pramono menyampaikan, meski dana transfer dipotong, pihaknya tetap optimistis menatap pembangunan ibu kota. Ia memastikan program prioritas Pemprov tetap berjalan, dengan pendekatan kerja yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil.
“Saya sangat berharap bahwa pembangunan di Jakarta mudah-mudahan akan memberikan warna yang lebih baik terutama untuk ke depan. Walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong Rp 15 triliun, saya selalu orang yang berpandangan positif,” ucapnya.
Dengan adanya pemangkasan dana tersebut, APBD DKI Jakarta 2026 turun menjadi Rp 81,2 triliun dari sebelumnya Rp 95,35 triliun. Namun, Pramono menegaskan dirinya tidak akan ikut-ikutan mengeluh seperti sejumlah kepala daerah lainnya yang menentang kebijakan tersebut.
“Saya yakin bahwa saya akan bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini dengan dipotongnya Rp15 triliun. Satu-satunya provinsi yang enggak ngeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh,” tutur Pramono.
