Sosok Agus Pambagio, Pengamat Kritis yang Sejak Awal Ingatkan Proyek Whoosh Tak Layak dan Rugikan Negara

Kereta Cepat Whoosh
Kereta Cepat Whoosh

 Pernyataan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyeret perhatian publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh.

Dalam video yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengungkap sederet kejanggalan sejak awal perencanaan hingga pembiayaan proyek tersebut yang kini membebani keuangan negara.

Salah satu sosok yang disebut Mahfud adalah Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dan pakar transportasi yang dikenal vokal terhadap kebijakan pemerintah. Mahfud mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sempat meminta pendapat Agus usai memberhentikan Ignasius Jonan dari jabatan Menteri Perhubungan.

“Presiden (Jokowi) panggil nih, sesudah memecat Jonan, dia ditanya, ‘Pak Agus gimana ini, Pak?’ ‘Ini tidak feasible, rugi negara,’ ini menurut Agus yang saya tonton,” tutur Mahfud.

Mahfud MD Komentari Polemik Ijazah Jokowi

Pernyataan itu menguatkan pandangan Agus Pambagio yang sejak lama dikenal sebagai pengamat yang kritis terhadap proyek-proyek infrastruktur berbiaya jumbo namun minim transparansi. Menurut Mahfud, bahkan Jonan sendiri sudah menolak proyek tersebut sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya.

“Ketika mau dipindah ke China, waktu itu Menteri Perhubungan, Pak Ignasius Jonan, menyatakan tidak setuju. ‘Ini tidak feasible’, kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat, digantikan,” ungkap Mahfud.

Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya dirancang dalam skema kerja sama antarpemerintah (G2G) dengan Jepang, yang menawarkan bunga pinjaman 0,1 persen. Namun kemudian proyek dialihkan ke China dengan bunga jauh lebih tinggi.

“Di China dengan bunga 2 persen. Tiba-tiba 2 persen pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen yang terjadi itu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dugaan mark up biaya konstruksi yang mencapai tiga kali lipat dari standar di China. “Biaya per satu kilometer Kereta Whoosh itu USD 53 juta. Tapi di China sendiri hitungannya USD 17-18 juta. Naik tiga kali lipat kan,” lanjutnya.

Mahfud pun menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek tersebut sebagai keputusan yang tepat.

“Ternyata sekarang tak mampu bayar (utang) dan tidak mau bayar Purbaya, menurut saya benar Purbaya,” tegasnya.

Sosok Agus Pambagio: Pengamat Publik yang Tak Segan Kritik Pemerintah

Agus Pambagio lahir pada 24 Oktober 1959. Ia dikenal luas sebagai pengamat kebijakan publik dan pakar transportasi yang kerap memberikan pandangan tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio

Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984.

Karier panjangnya di dunia kebijakan publik membuat Agus sering diminta menjadi narasumber oleh berbagai media nasional. Gaya bicaranya yang lugas dan berbasis data menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh dalam mengawal kebijakan publik di Indonesia.

Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN. Ia dikenal tidak segan menegur langsung pejabat pemerintah jika menilai kebijakan mereka tidak komunikatif atau berpotensi merugikan masyarakat.

Salah satu contohnya adalah ketika Kementerian ESDM secara tiba-tiba menghentikan penyaluran gas elpiji 3 kilogram kepada pengecer. Menurut Agus, kebijakan yang baik harus dibarengi dengan komunikasi yang baik pula. Ia bahkan mengaku sempat menegur langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kasus tersebut.

Agus Pambagio seorang pengawasan publik yang independen, berani bersuara ketika kepentingan negara dan rakyat dinilai terancam oleh kebijakan yang tidak transparan.