Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Masyarakat paling dirugikan dengan kekosongan jabatan camat dan lurah di Jakarta. Pasalnya, kekosongan tersebut bisa berdampak penurunan kualitas pelayanan masyarakat.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melantik camat dan luruh definitif.
"Pemprov harus segera menutup kekosongan jabatan dengan pejabat definitif. Bukan sekadar tambal sulam Plt," kata Mujiyono, Kamis (9/10).
Padahal, kata Mujiyono, jabatan fungsional dan struktural seperti camat dan lurah merupakan garda terdepan pelayanan publik.
Banyak warga yang memerlukan layanan administrasi, termasuk koordinasi jika terjadi bencana kebakaran. Hal itu juga termasuk upaya dalam menjaga ketertiban wilayah.
"Ketika kursi ini dibiarkan kosong atau diisi Plt (pelaksana tugas) rangkap jabatan, maka yang dirugikan adalah rakyat," ucapnya.
Politikus Demokrat ini mengusulkan agar Pramono menggunakan sistem merit yang berpedoman pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
Penempatannya berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Seleksi jabatan, tambah Mujiyono, lebih mengutamakan ASN dari internal Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya adalah menjaga keberlangsungan dan semangat kepemimpinan di tingkat lokal.
"Gunakan sistem merit, buka data talent pool secara transparan, dan pastikan prosesnya terbuka," paparnya.
"Tidak boleh ada alasan menunda karena rakyat membutuhkan pemimpin wilayah yang hadir penuh waktu, bukan sambilan," tutupnya. (Asp)
