Gubernur DKI, Muhammadiyah, DPR hingga MUI Kompak Tolak Atlet Israel ke Jakarta

 Gelombang penolakan terhadap rencana kedatangan atlet Israel ke Jakarta semakin meluas. Sejumlah tokoh dan lembaga penting di Indonesia, mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan DPR RI menyuarakan sikap tegas menolak keikutsertaan Tim Senam Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.

Penolakan ini bukan sekadar soal olahraga. Bagi banyak pihak, isu ini menyentuh prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

1. Gubernur DKI Pramono Anung: Saya Tidak Mengizinkan Atlet Israel Masuk Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang kejuaraan dunia tersebut.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara, Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan izin bagi atlet Israel untuk datang dan bertanding di Ibu Kota.

“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono.

Ia juga menilai pemerintah dan panitia penyelenggara harus berpikir seribu kali sebelum mengundang atlet dari Israel, mengingat kondisi geopolitik dan sensitivitas publik terhadap isu Palestina masih sangat tinggi.

“Tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan memantik kemarahan publik,” ujarnya.

Pramono menegaskan bahwa isu Gaza masih menjadi luka terbuka di hati masyarakat Indonesia, dan kehadiran atlet Israel berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang tidak perlu.

“Pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah jelas. Sikap Indonesia terhadap Palestina sudah tegas. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” tegasnya.

2. Muhammadiyah: Mengizinkan Atlet Israel Adalah Pelanggaran Konstitusi

Dari kalangan ormas Islam, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga bersuara keras. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai pemerintah tidak seharusnya memberikan izin bagi atlet Israel untuk tampil di Jakarta, karena hal itu akan mencederai konstitusi dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

“Kalau pemerintah Indonesia mengizinkan Tim Senam Israel berpartisipasi, maka itu sudah melecehkan konstitusi,” kata Anwar dalam keterangan tertulis.

Ia menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan selama statusnya masih sebatas rencana, tidak ada masalah. Namun akan menjadi persoalan serius jika pemerintah sampai memberikan izin resmi.

“Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel, sementara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan mereka? Ini bertentangan dengan prinsip anti-penjajahan dan nilai perikemanusiaan yang kita junjung,” ujar Anwar.

3. DPR: Jangan Sampai Kita Kebobolan Lagi

Penolakan juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu seperti kasus batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 karena polemik tim Israel.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi,” tegas Sukamta.

Ia menilai, pemberian izin kepada atlet Israel bukan hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga bisa dianggap mengkhianati nilai dasar perjuangan Indonesia sejak awal kemerdekaan, yang selalu mendukung Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

“Dari dulu, Indonesia konsisten menolak penjajahan. Itu tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945. Jadi sikap kita tidak boleh ambigu,” lanjutnya.

4. MUI: Sikap Indonesia terhadap Palestina Adalah Amanat Konstitusi

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim juga meminta pemerintah untuk bersikap tegas dan menolak kehadiran atlet Israel.

“Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 maupun senam artistik, yang diikuti oleh Israel,” kata Prof Sudarnoto dalam pernyataannya yang dikutip dari situs resmi MUI.

Sudarnoto menilai pemerintah harus belajar dari pengalaman masa lalu ketika Indonesia harus kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat isu serupa.

“Kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Sikap Indonesia terhadap Palestina adalah amanat konstitusi yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan apa pun,” ujarnya.

Ia menegaskan, kehadiran atlet Israel di Indonesia, dalam situasi geopolitik yang masih panas, bisa menimbulkan gejolak besar dan mencederai komitmen bangsa terhadap kemerdekaan Palestina.