DPR Dorong Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, Ini Respons KPA
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria.
Hal tersebut disampaikan Dasco saat membacakan kesimpulan rapat audiensi bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah kementerian terkait persoalan agraria di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
"DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria," kata Dasco, dikutip dari Antara.
Ucapan ini disambut tepuk tangan dari perwakilan KPA serta berbagai kelompok petani dan nelayan yang hadir dalam audiensi tersebut.
Percepatan Kebijakan Satu Peta dan Pansus Konflik Agraria
Selain itu, Dasco menambahkan bahwa DPR RI juga mendukung percepatan kebijakan satu peta serta perapian desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami juga akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria," ujarnya.
Pansus ini direncanakan akan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada 2 Oktober 2025, bersamaan dengan agenda penutupan masa sidang.
KPA Apresiasi, Tapi Tuntut Kepemilikan Tanah Penuh
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyampaikan apresiasi atas pertemuan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI.
Namun, Dewi menegaskan bahwa beberapa isu masih perlu didiskusikan lebih lanjut, seperti kebijakan satu peta, politik pangan, bank tanah, serta pengelolaan tanah terlantar.
"Para petani bukan hanya menginginkan akses pemanfaatan lahan, tetapi juga kepemilikan tanah secara penuh," tegas Dewi Kartika.
Dia juga menambahkan bahwa KPA sangat terbuka untuk berdiskusi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Hadirnya Pimpinan DPR dan Lima Menteri dalam Audiensi Agraria
Audiensi ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, serta lima menteri Kabinet Merah Putih.
Di antaranya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Pelaksana Tugas Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, perwakilan dari kelompok petani yang hadir antara lain Sekjen KPA Dewi Kartika, perwakilan Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Pekerja Tani Karawang (Sepetak), Pergerakan Petani Banten (P2B), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
