Erick Thohir Buat Terobosan sebagai Menpora, KONI Jatim Beri Apresiasi
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir membuat terobosan dengan mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024.
Pengumuman itu disampaikan Erick dalam konferensi pers di Media Center Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/9/2025) sore.
Pada kesempatan itu, Erick Thohir didampingi Wakil Menpora Taufik Hidayat dan Sekretaris Menpora Gunawan Suswantoro.
Keputusan ini disambut positif Ketua Umum KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil.
Ia menilai langkah yang diambil Erick Thohir dalam tugas barunya sebagai Menpora, menunjukkan keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola olahraga nasional.
“Sebagai pribadi dan atas nama masyarakat olahraga Jawa Timur, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi, penghormatan yang tinggi, dan kebanggaan kepada Menpora RI Bapak Erick Thohir yang mencabut Permenpora Nomor 14/2024,” kata pria yang biasa disapa Nabil itu.
Aturan yang Menuai Polemik, Regulasi Baru Disiapkan
Permenpora Nomor 14/2024 sebelumnya menimbulkan keresahan di kalangan pelaku olahraga daerah.
Beberapa pasal dinilai bertentangan dengan undang-undang keolahragaan, termasuk soal kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan olahraga.
Sehingga, Muhammad Nabil menilai pencabutan aturan ini strategis dan bijak.
“Semua organisasi yang mengurus olahraga memiliki kewenangan masing-masing, sehingga kita harus sinergis,” imbuhnya.
Dukungan juga datang H. Baso Juherman, S.P., S.H., M.H.P., Ketua Pengprov Muaythai Indonesia Jawa Timur.
Ia menyebut Menpora Erick Thohir sangat memahami bagaimana cabang olahraga harus dikelola dengan sinergi bersama KONI.
“Beliau tentu paham terutama terkait Permenpora 14 harus dicabut supaya tidak menimbulkan kegelisahan terhadap seluruh KONI se-Indonesia,” katanya.
Untuk itu Kemenpora menyiapkan aturan pengganti, yakni Permenpora Nomor 7 Tahun 2025.
Regulasi ini disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan olahraga agar lebih relevan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Selain itu, Erick Thohir juga tengah mendorong penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law.
Nantinya, aturan dikelompokkan ke dalam empat klaster, kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi, dan industri olahraga.
Langkah ini diharapkan memperkuat sistem pembinaan atlet sekaligus mendorong kemandirian organisasi olahraga di pusat maupun daerah.
Kemenpora Dorong Deregulasi
Kini Erick Thohir menegaskan pencabutan Permenpora 14/2024 merupakan bagian dari upaya deregulasi besar-besaran di Kemenpora.
Dari 191 Permen yang terbit sejak 2009, ia menargetkan jumlahnya dipangkas menjadi tidak lebih dari 20 aturan.
"Kita harus kerja efisiensi dan efektif, ingin birokrasi di Kemenpora sesuai ekspektasi Presiden, mengayomi melayani, memastikan arah tujuan bisa tercapai. Salah satu terobosan adalah deregulasi," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu.
Menurutnya, keputusan itu juga diambil setelah mempertimbangkan masukan stakeholder olahraga serta pakar hukum nasional dan internasional.
Deregulasi sejalan dengan agenda reformasi birokrasi Presiden RI Prabowo Subianto. Tujuannya menciptakan ekosistem olahraga yang lebih dinamis, inklusif, dan berdaya saing global.
"Kebijakan deregulasi ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap aspirasi pelaku olahraga. Artinya, kami bersinergi untuk bersama membangun prestasi," pungkas Erick Thohir.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
