Polemik Tanggul Beton, Gubernur Jakarta Minta KCN Beri Akses Nelayan
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menanggapi keluhan para nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, terkait keberadaan pagar beton milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang dianggap menghalangi jalur mereka di pesisir.
Ia meminta jajarannya segera berkoordinasi dengan pihak perusahaan agar aktivitas nelayan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Saya minta kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk berkomunikasi dengan PT tersebut agar para nelayan yang selama ini mencari nafkah di tempat itu tidak terganggu,” kata Pramono di BATASpace, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (14/9/2025).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo
Pramono juga menegaskan, meski izin pembangunan pagar beton telah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemprov DKI tetap berkewajiban mengawal agar masyarakat pesisir tidak dirugikan.
“Terkait perizinan memang itu menjadi kewenangan KKP, tetapi yang paling penting, yang menjadi tanggung jawab Jakarta supaya mereka para nelayan tidak terganggu untuk mencari nafkah,” ujarnya.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, menegaskan struktur beton yang dipersoalkan bukanlah pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan pelabuhan.
“Kami bukan bikin pulau, lalu kami kavling-kavling, jual, bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan, kami enggak bisa jual apa pun. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” ujar Widodo dalam konferensi pers di Kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa proyek pelabuhan KCN dijalankan dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta. Menurutnya, pembangunan tidak mengandalkan dana APBN maupun APBD, namun nantinya hasil pembangunan sepenuhnya akan menjadi aset negara melalui Kementerian Perhubungan.
“Pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Tentu proyek ini bisa menjadi percontohan di tempat-tempat lain dalam rangka menggerakkan roda ekonomi,” tambahnya. (Abdul Gani Siregar/tvOnenews)
