MUI Minta Kemenhaj Fokus Persiapan Haji Dibanding Bahas Wacana 'War Ticket'
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk fokus pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang tinggal hitungan hari dan pembahasan war ticket sebaiknya dibuka sepulang dari Tanah Suci, karena dikhawatirkan mengganggu persiapan.
“Jadi mungkin wacana ini bisa dibuka setelah penyelenggaraan haji itu selesai. Kalau sekarang, saya khawatir minggu depan mau berangkat masih sibuk dengan menanggapi wacana ini,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis di Jakarta, Kamis.
Kiai Cholil menilai wacana penerapan skema war ticket dalam keberangkatan haji perlu dikaji secara mendalam dan tidak terburu-buru, mengingat masih banyak hal yang mesti dipikirkan, termasuk regulasi.
Ia menjelaskan salah satu persoalan utama adalah antrean panjang calon jemaah haji yang saat ini mencapai jutaan orang. Menurut dia, kebijakan baru seperti war ticket harus mempertimbangkan hak mereka yang telah menunggu lama.
Selain itu Kiai Cholil menyoroti aspek regulasi, mengingat pengelolaan haji di Indonesia melibatkan berbagai institusi, seperti Kemenhaj dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Kalau itu nanti war ticket apakah pasti tidak ada antrean lagi dan itu berefek kepada orang yang antre panjang itu?,” kata dia.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya praktik percaloan dalam sistem tersebut, serta risiko ketimpangan akses, terutama bagi masyarakat di pedesaan dan lanjut usia yang belum terbiasa dengan teknologi digital.
Menurut dia, meskipun secara prinsip ada sisi positif dari gagasan tersebut yakni memberi peluang bagi yang mampu secara finansial dan fisik (istithaah) untuk segera berangkat, namun dampak negatifnya tidak bisa diabaikan.
Ia mengaku khawatir jika pembahasan wacana tersebut dilakukan saat ini justru akan mengalihkan perhatian dari persiapan keberangkatan jemaah. (Ant)
