Ramai-ramai Anggota DPR Tolak Wacana War Tiket Haji, Ini Alasannya
Wacana war tiket yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah mendapat penolakan dari sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI dalam rapat pada Selasa, 14 April 2026.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq meminta agar pembahasan war tiket haji dihentikan. Ia menilai, saat ini pemerintah seharusnya fokus pada penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik.
"Wacana tentang war tiket itu menurut saya perlu agak dihentikan dulu di saat kita harus mengurus soal sistem yang terbaik," kata Maman dalam rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah, Selasa, 14 April 2026.
Ia menegaskan, Komisi VIII DPR memiliki komitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Bahkan, ia menyebut persiapan yang dilakukan merupakan salah satu yang paling matang dibandingkan sebelumnya.
“Kami jadi juru bicara di dapil masing-masing untuk mengatakan tidak ada persiapan yang lebih sistematis, lebih siap daripada persiapan haji tahun ini," jelasnya.
Ilustrasi ibadah haji
Penolakan war tiket juga dilakukan oleh Anggota DPR RI Komisi VIII M Husni SE. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Ia menilai, jika sistem “war tiket” diterapkan dengan asumsi kuota haji tidak berubah, maka mekanisme keberangkatan akan bergeser menjadi siapa cepat dia dapat.
Hal ini, kata dia, berpotensi menghilangkan harapan masyarakat yang selama ini menunggu antrean.
“Tidak ada lagi orang yang dituntun untuk bisa pergi haji. Itu sama saja kita menghilangkan mimpi orang untuk melihat Ka’bah,” tegasnya.
Selain itu, Husni juga mengingatkan potensi munculnya praktik percaloan jika sistem tersebut diberlakukan. Ia khawatir kuota tiket akan dikuasai pihak tertentu tanpa menambah jumlah jemaah yang berangkat.
“Akan timbul calo-calo yang memegang kuota tiket ini. Tapi jumlah yang berangkat tetap sama, tidak bertambah,” ujar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Gantina menyayangkan Menteri Haji justru melakukan wacana war tiket.
"Saya justru sebetulnya menyayangkan apabila pak menteri haji dan pak wamen tidak fokus terhadap urusan penyelenggaraan haji hari ini, sebetulnya tugas bapak ibu ini ditentukan hari ini bukan berbicara mengenai war ticket," imbuhnya.
Ia menegaskan masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Kementerian Haji.
"PR nya banyak pak wamen, pak menteri, war tiket itu urusan nanti, jangan seolah olah kita akan membiaskan urusan haji kemudian kita alihkan dengan war tiket," jelasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah sedang mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon haji yang telah lama menunggu.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.
“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil.
Ia menjelaskan antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas.
ilustrasi ibadah haji
“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” ujar Dahnil.
Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut sejumlah negara memiliki pola berbeda dalam pengelolaan haji. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji, sementara di beberapa negara lain seperti India, kata dia, skema antrean tidak sepanjang di Indonesia.
Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji kemungkinan penerapan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung/perebutan tiket (war tiket) sesuai kuota yang diberikan Arab Saudi.
