Dave Nilai Diplomasi Energi RI dengan AS Lewat Redefinisi Sudah Tepat, Ini Alasannya
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai penandatanganan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bukan sekadar transaksi angka, melainkan sebuah reposisi strategis dalam peta geopolitik energi dunia.
"Melalui mandat Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama Pertamina menegaskan bahwa kerja sama ini adalah upaya ‘keseimbangan baru’ untuk memperkuat neraca perdagangan nasional tanpa mengorbankan kemandirian energi domestik," ujar Dave dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia menilai langkah Indonesia untuk membelanjakan USD15 miliar guna membeli BBM, LPG, dan minyak mentah dari AS merupakan strategi pergeseran volume (shifting), bukan penambahan beban impor.
"Dengan mengalihkan sumber pasokan dari berbagai negara ke Amerika Serikat, Indonesia mengincar harga yang lebih kompetitif dan kepastian pasokan," kata dia.
Terkait pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang mencapai 7 juta ton per tahun, Indonesia memperkuat ketahanan energi dengan meningkatkan porsi impor dari AS hingga 57 persen dari total volume impor.
Langkah strategis Pertamina ini merupakan solusi konkret untuk menutupi celah (gap) produksi akibat penurunan alami (natural decline) lifting migas domestik. Melalui skema business as usual dengan sistem tender yang
transparan, kolaborasi ini diperluas melalui MoU dengan Halliburton.
"Kerja sama teknologi oil field recovery tersebut bertujuan untuk menahan laju penurunan produksi sekaligus mengoptimalkan kembali potensi sumur-sumur minyak di Indonesia," ungkapnya.
Di sektor mineral, kata Dave, Indonesia tetap konsisten menerapkan prinsip ekonomi bebas aktif dengan memperlakukan semua mitra secara setara sesuai regulasi yang berlaku, termasuk dalam tata kelola nikel dan Logam Tanah Jarang (LTJ).
"Indonesia telah bergeser dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi penyedia nilai tambah melalui hilirisasi. Dengan memfasilitasi investor Amerika Serikat untuk membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri, Indonesia mempertegas posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global yang transparan dan kompetitif," tegasnya.
Selain itu, keberhasilan model investasi Freeport melalui pembangunan smelter senilai USD 14 miliar kini menjadi cetak biru bagi industri nasional. Melalui rencana perpanjangan konsesi pasca-2035, Indonesia diproyeksikan menambah kepemilikan saham sebesar
12 persen hingga mencapai total 63 persen.
"Dengan skema tanggung renteng, manfaat ekonomi dari langkah ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah Papua. Strategi ini tidak hanya menjamin keberlanjutan usaha dan penerimaan negara, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat lokal," katanya.
Di samping itu, lanjutnya ketahanan energi juga didorong melalui akselerasi mandatori etanol sebesar 5–10 persen
pada tahun 2028 hingga 2030.
Hal ini, lanjut dia, menjadi komplementer bagi kesuksesan diplomasi perdagangan di mana Indonesia berhasil menekan tarif dagang dengan Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen, bahkan mencapai tarif 0 persen untuk komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao serta semikonduktor.
"Pencapaian tarif nol persen bagi sawit dan kakao adalah kemenangan besar bagi sektor agrikultur. Ini membuktikan bahwa posisi tawar Indonesia sebagai penyedia mineral kritis bagi industri teknologi AS termasuk semikonduktor kini memiliki daya ungkit yang sangat kuat untuk memproteksi kepentingan petani domestik di pasar global," jelasnya.
Oleh karena itu Dave menekankan, implementasi perjanjian kerja sama ini dijadwalkan mulai berlaku setelah selesai dalam tahap finalisasi teknis terhitung 90 hari ke depan. Pemerintah berkomitmen
menciptakan regulasi yang nyaman bagi kedua belah pihak tanpa menegasikan kepentingan nasional.
Dengan komitmen investasi jangka panjang dari raksasa seperti misalnya dengan ExxonMobil hingga 2055 melalui pembaruan bagi hasil, Indonesia sedang mengirimkan pesan kuat kepada dunia, bahwa kita terbuka bagi investasi, namun berdaulat dalam pengelolaan sumber daya.
"Kemitraan ini merupakan sebuah simfoni ekonomi yang mengedepankan prinsip
kemanfaatan bersama (win-win solution). Di satu sisi, Amerika Serikat memperoleh
kepastian pasokan mineral kritis yang vital bagi industri masa depan serta akses pasar energi yang stabil," pungkasnya.
Selain itu, Dave menilai setiap kesepakatan timbal balik tentu memiliki harga yang harus dibayar sebagai konsekuensi logis dari sebuah diplomasi ekonomi.
Sebagai kompensasi atas
pembukaan akses pasar Amerika Serikat, Indonesia berkomitmen membelanjakan sekitar USD15 miliar atau setara Rp253 triliun untuk produk energi dari Amerika Serikat, yang mencakup BBM olahan sebesar USD7 miliar, minyak mentah senilai USD4,5 miliar, dan LPG sebesar USD 3,5 miliar.
